DPRD Kaltara Tegaskan Transparansi Rekrutmen, Tenaga Kerja Lokal Harus Jadi Prioritas

TARAKAN – Dialog bersama mahasiswa dan pemuda masjid yang digelar di Café Celebess, Senin (16/02/2026), diwarnai aspirasi kuat terkait persoalan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Isu akses kerja dan transparansi rekrutmen menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.

Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari kalangan mahasiswa, tetapi juga pemuda masjid, termasuk yang tidak tergabung dalam dunia kampus. Mereka menyampaikan harapan agar pemerintah dan pihak perusahaan membuka ruang kerja yang lebih luas bagi generasi muda daerah.

Anggota DPRD Kalimantan Utara sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Syamsuddin Arfah, menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan memang menjadi perhatian serius legislatif. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan generasi muda tersebut harus ditindaklanjuti secara konkret.

“Regulasi yang memprioritaskan tenaga kerja lokal sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan harus benar-benar dijalankan secara konsisten,” ujar Syamsuddin.

Dalam diskusi tersebut, peserta juga menyoroti pentingnya transparansi dalam proses rekrutmen. Mereka menilai pengumuman lowongan kerja kerap tidak tersampaikan secara luas dan hanya diketahui kalangan tertentu, sehingga memunculkan kesan tertutup.

Menanggapi hal itu, Syamsuddin menekankan perlunya sistem rekrutmen yang terbuka dan akuntabel. “Kalau ada penerimaan tenaga kerja, harus diumumkan secara terbuka. Jangan sampai informasi hanya beredar di lingkaran tertentu. Ini yang perlu kita benahi bersama agar tidak menimbulkan kecurigaan di masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, menciptakan lapangan kerja memang tidak bisa dilakukan secara instan, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Namun demikian, keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal tetap harus menjadi prioritas.

Menurutnya, dialog seperti ini penting sebagai ruang menyerap aspirasi sekaligus bahan evaluasi dalam fungsi pengawasan DPRD. “Apa yang disampaikan hari ini akan menjadi catatan dan bahan pembahasan kami di komisi. Harapannya, ke depan sistem rekrutmen lebih adil, transparan, dan berpihak pada masyarakat Kalimantan Utara,” tutupnya.

Dialog tersebut diharapkan menjadi langkah awal membangun sinergi antara legislatif, pemerintah, dan generasi muda dalam mewujudkan sistem ketenagakerjaan yang lebih terbuka dan berkeadilan di daerah.(*) (*)