DPRD Kaltara Dorong Pemerataan Tunjangan Guru hingga Akses Pendidikan dalam Audiensi dengan DPD RI

Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite III, Rabu (8/4/2026), guna menyampaikan sejumlah persoalan strategis di sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah perbatasan.

Rombongan Komisi IV dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltara, Rumah Tumbo, S.H., bersama anggota Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani. Mereka diterima langsung Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, serta anggota DPD RI, Larasati Moriska.

Dalam pertemuan tersebut, Rumah Tumbo menyoroti belum meratanya penyaluran Tunjangan Khusus Guru (TKG) di wilayah perbatasan Kaltara. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025 bersama para guru penerima, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.

“Kami meminta dukungan DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” ujarnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kaltara juga mengangkat berbagai isu lain, seperti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, serta berkurangnya beasiswa pendidikan.

Masalah infrastruktur turut menjadi sorotan, terutama terbatasnya akses transportasi di wilayah perbatasan yang berdampak pada tingginya biaya mobilitas masyarakat. DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah serta percepatan rehabilitasi sekolah di daerah perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma, mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait serta melengkapi data pendukung guna mempercepat tindak lanjut di tingkat pusat.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memperjuangkan kepentingan daerah, termasuk penyediaan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis untuk putra-putri asal Kalimantan Utara.

Terkait kuota PIP, DPD RI meminta pemerintah daerah untuk aktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat. Sementara untuk program rehabilitasi sekolah, pemerintah daerah diminta segera mengusulkan data sekolah yang membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan.

Filep juga menekankan pentingnya penyediaan data akurat terkait penerima TKG yang mengalami kendala, serta mendorong DPRD Kaltara untuk kembali menggelar RDP bersama dinas pendidikan dan pihak terkait sebagai bahan tindak lanjut di tingkat nasional.

Melalui audiensi ini, diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Utara dapat segera ditindaklanjuti secara konkret guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan perbatasan.(*hms)