TANJUNG SELOR – Kunjungan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito Karnavian, ke Kalimantan Utara menjadi harapan baru bagi masyarakat perbatasan yang masih menghadapi tantangan akses dan pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., turut menyambut kedatangan Mendagri di Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Selasa (6/10/2026). Kedatangan tersebut disambut Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Wakil Gubernur Ingkong Ala, Bupati Bulungan Syarwani, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara.
Kunjungan kerja Mendagri kali ini mencakup agenda rapat koordinasi di Kabupaten Malinau dan peninjauan langsung kawasan perbatasan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.
Bagi DPRD Kaltara, perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan perbatasan menjadi hal penting mengingat pembangunan di wilayah tersebut berkaitan langsung dengan akses pelayanan dasar, mobilitas masyarakat, distribusi barang kebutuhan pokok, hingga pertumbuhan ekonomi lokal.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie berharap kunjungan tersebut dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus membuka ruang bagi percepatan penanganan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
“Pembangunan perbatasan harus benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur, akses transportasi, dan pelayanan dasar perlu mendapat perhatian agar warga di wilayah terluar juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang,” demikian rumusan pesan yang dapat disampaikan berdasarkan konteks kunjungan tersebut. Pernyataan ini perlu dikonfirmasi kepada Achmad Djufrie sebelum digunakan sebagai kutipan langsung.
Krayan dan Tantangan Pembangunan Perbatasan
Krayan merupakan salah satu kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan yang memiliki tantangan geografis tersendiri. Kondisi wilayah dan keterbatasan konektivitas menjadi faktor penting dalam penyediaan infrastruktur serta pelayanan bagi masyarakat.
Peninjauan langsung oleh Mendagri yang juga menjabat Kepala BNPP diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat serta karakteristik wilayah.
Selain infrastruktur jalan dan transportasi, pemerataan pelayanan dasar juga menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan perbatasan. Konektivitas yang lebih baik berperan dalam mendukung distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi warga.
Achmad Djufrie, melalui perannya sebagai Ketua DPRD Kaltara, diharapkan dapat terus mengawal aspirasi masyarakat agar kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan menjadi perhatian dalam koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah
Kunjungan Mendagri ke Kaltara menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan.
Sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kaltara, pemerintah kabupaten, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan selaras serta menjawab kebutuhan masyarakat.
Pada malam harinya, Achmad Djufrie turut menghadiri acara ramah tamah bersama Mendagri, Gubernur Kaltara, dan jajaran Forkopimda.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Mendagri di Kalimantan Utara. Harapannya, perhatian terhadap kawasan perbatasan tidak berhenti pada agenda kunjungan, tetapi berlanjut melalui koordinasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Discussion about this post