Pemprov Kaltara Dorong Usaha Mikro Naik Kelas Lewat Legalitas dan Akses Pasar

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong penguatan sektor usaha mikro melalui peningkatan legalitas, pelindungan usaha, hingga perluasan akses pasar.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat membuka Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro di Tarakan Art & Convention Centre (TACC), Rabu (11/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Penguatan Pengusaha Mikro Melalui Legalitas, Pelindungan dan Perluasan Akses Pasar” itu turut dihadiri Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI, Helvi Moraza, serta Anggota DPR RI Komisi VII Daerah Pemilihan Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., bersama sejumlah pemangku kepentingan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Pemprov Kaltara juga menjalin kesepakatan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem dan pengembangan UMKM di daerah.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi pelaku usaha mikro untuk memperoleh dukungan, termasuk dalam pengembangan usaha dan akses terhadap layanan keuangan.

Pada kesempatan yang sama, BRI turut menyerahkan bantuan satu unit ambulans kepada Pemprov Kaltara. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Zainal menegaskan, usaha mikro memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Karena itu, kelompok usaha tersebut harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pengembangan UMKM di Kaltara.

“Kebijakan pengembangan UMKM di Provinsi Kalimantan Utara wajib memberikan perhatian utama kepada usaha mikro. Besarnya jumlah usaha mikro menunjukkan potensi dampak yang sangat luas terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zainal.

Berdasarkan data Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT), jumlah UMKM di Kalimantan Utara tercatat mencapai 51.840 unit usaha. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya merupakan kategori usaha mikro.

Besarnya jumlah pelaku usaha mikro tersebut menjadi potensi penting bagi pertumbuhan ekonomi Kaltara. Pemerintah pun mendorong agar pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang melalui kemudahan perizinan, kepastian pelindungan usaha, serta akses pasar yang lebih luas.

Festival Kemudahan dan Pelindungan Usaha Mikro diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, dunia perbankan, dan para pelaku usaha dalam membangun UMKM yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing di Kalimantan Utara. (dkisp)