TANJUNG SELOR – Mewujudkan sebuah peraturan daerah tidak semudah menyusun dan mengesahkan dokumen. Ada proses panjang yang harus dilalui, mulai dari penyusunan hingga fasilitasi di tingkat pemerintah pusat.
Kondisi itu menjadi salah satu tantangan pembentukan Perda di Kalimantan Utara. Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, H. Supaad Hadianto, bahkan memprediksi realisasi Propemperda 2026 paling tinggi hanya mencapai 50 persen.
Padahal, terdapat 16 Ranperda yang telah masuk dalam Propemperda tahun ini. Delapan di antaranya merupakan usulan Pemerintah Provinsi Kaltara dan delapan lainnya merupakan inisiatif DPRD.
Supaad menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi adalah proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri. Tahapan tersebut membutuhkan waktu karena melibatkan kementerian teknis terkait.
Persoalan lainnya adalah keterbatasan anggaran. Penyusunan naskah akademik membutuhkan biaya cukup besar. Sementara itu, anggaran perjalanan teknis mengalami pemangkasan sekitar 70 hingga 80 persen.
Kondisi tersebut membuat proses pembentukan regulasi perlu disusun lebih realistis, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap aturan daerah.
Supaad juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki kewajiban menindaklanjuti sejumlah Peraturan Gubernur (Pergub). Proses penyusunan aturan turunannya pun membutuhkan tahapan dan dukungan anggaran.
Menghadapi kondisi tersebut, Bapemperda berencana merasionalisasi jumlah Ranperda dalam Propemperda 2027 menjadi sekitar 10 hingga 12 rancangan.
Langkah itu diharapkan membuat proses legislasi lebih terarah. Dengan jumlah yang lebih realistis, pembahasan regulasi dapat difokuskan pada aturan yang benar-benar dibutuhkan dan memungkinkan untuk diselesaikan.
Bagi Supaad, yang terpenting bukan seberapa banyak Perda dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat dan seberapa baik aturan tersebut dapat diterapkan. (*)








Discussion about this post