TANJUNG SELOR – Kemandirian fiskal menjadi salah satu tantangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di tengah keterbatasan anggaran daerah. Untuk itu, pemerintah didorong lebih kreatif menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan pemerintah daerah perlu memperkuat sumber pendapatan sendiri agar tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurutnya, masih banyak potensi pendapatan yang dapat dikembangkan melalui optimalisasi sektor pajak dan retribusi sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
“Kita memang membutuhkan PAD yang lebih besar untuk membangun Kaltara. Pemerintah daerah harus terus mencari terobosan dan menggali potensi yang selama ini belum dikelola secara maksimal,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mengapresiasi langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara yang terus melakukan inovasi dalam meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya melalui program Bakti Benuanta dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor di atas air.
Namun, Nasir menegaskan, pengembangan PAD tidak boleh hanya bertumpu pada satu sektor. Sejumlah potensi lain, seperti Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta penerimaan dari aktivitas ekonomi berskala besar, juga perlu dioptimalkan.
Menurutnya, identifikasi potensi, pembenahan pendataan, serta pengawasan terhadap objek pajak harus menjadi perhatian agar penerimaan daerah dapat meningkat secara berkelanjutan.
Nasir yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD Kaltara menilai penguatan PAD memiliki peran strategis dalam memperbesar ruang fiskal pemerintah daerah. Dengan kemampuan pendapatan sendiri yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Karena itu, ia berharap Bapenda terus mengembangkan inovasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan agar kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin baik.
Di sisi lain, Nasir mengingatkan agar upaya meningkatkan pendapatan tidak mengabaikan aspek keadilan. Pemerintah harus memastikan kebijakan perpajakan tidak justru menambah beban masyarakat kecil.
“Kaltara harus semakin mandiri secara fiskal. Tetapi peningkatan pendapatan juga harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak membebani masyarakat kecil,” tegasnya.
Ia berharap optimalisasi berbagai sumber PAD dapat menjadi salah satu langkah memperkuat kemampuan keuangan daerah, sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal.
(*)








Discussion about this post