TANJUNG SELOR – Kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta tidak mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat kecil. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara perlu memastikan setiap kebijakan perpajakan diterapkan secara adil dan tidak menambah beban masyarakat berpenghasilan rendah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan optimalisasi pendapatan daerah memang diperlukan di tengah keterbatasan fiskal. Namun, upaya tersebut harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, terutama kelompok yang menggantungkan hidup pada sektor usaha kecil.
Menurutnya, nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut di wilayah pesisir seperti Nunukan dan Tarakan merupakan kelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian dalam penerapan kebijakan perpajakan.
“Semangat meningkatkan PAD jangan sampai justru membebani masyarakat kecil. Nelayan tradisional dan pembudidaya rumput laut skala kecil harus tetap mendapatkan perlindungan,” tegas Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mencontohkan penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air yang perlu disosialisasikan secara tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Nasir menjelaskan, Peraturan Daerah Kaltara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah mengatur pengecualian terhadap kendaraan bermotor di atas air dengan volume di bawah 10 Gross Tonnage (GT).
Ketentuan tersebut perlu dipahami oleh masyarakat maupun petugas yang melakukan pendataan dan pelayanan perpajakan. Dengan begitu, tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kendaraan yang menjadi objek pajak.
Ia meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara memperluas sosialisasi, khususnya di kawasan pesisir dan perbatasan yang masyarakatnya banyak menggunakan perahu bermotor untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Menurutnya, kejelasan informasi mengenai objek dan pengecualian pajak menjadi penting agar masyarakat mengetahui hak serta kewajibannya.
“Jangan sampai masyarakat yang sedang berjuang mencari nafkah justru merasa terbebani. Kita ingin PAD meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Nasir menegaskan, peningkatan penerimaan daerah seharusnya juga diarahkan pada optimalisasi potensi ekonomi berskala besar yang memang memenuhi ketentuan perpajakan.
Dengan demikian, pemerintah dapat memperkuat keuangan daerah tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia berharap kebijakan perpajakan di Kaltara tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat.
(*)











Discussion about this post