TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat keuangan daerah tidak bisa hanya mengandalkan sumber pendapatan yang selama ini berjalan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara diminta lebih aktif memetakan dan mengoptimalkan potensi pajak daerah yang belum tergarap maksimal.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi kebutuhan penting di tengah keterbatasan fiskal. Karena itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) perlu terus mengembangkan inovasi sekaligus memperbaiki tata kelola penerimaan.
Menurutnya, sejumlah sektor masih memiliki peluang untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah. Di antaranya Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat, serta aktivitas ekonomi berskala besar yang memenuhi ketentuan perpajakan.
“Masih banyak potensi yang perlu kita optimalkan. Pemerintah harus lebih aktif melakukan pendataan dan memastikan aktivitas ekonomi yang memenuhi ketentuan ikut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujar Nasir, Rabu (18/11/2026).
Ia mengapresiasi langkah Bapenda Kaltara yang telah menghadirkan berbagai terobosan dalam meningkatkan penerimaan daerah. Salah satunya inovasi Bakti Benuanta yang menjadi bagian dari pengembangan basis pajak daerah.
Namun, Nasir menilai inovasi tersebut perlu diikuti dengan pengembangan sektor penerimaan lainnya. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan agar potensi pendapatan yang sudah teridentifikasi dapat dikelola secara optimal.
Ia mendorong koordinasi antara Bapenda, organisasi perangkat daerah, instansi terkait, dan pemerintah kabupaten/kota terus ditingkatkan. Kerja sama tersebut penting untuk memperbarui data serta memastikan objek pajak teridentifikasi secara tepat.
Selain memperbesar penerimaan, Nasir mengingatkan pentingnya menjaga keadilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan.
Menurutnya, pemerintah harus mampu mengoptimalkan kontribusi dari kegiatan usaha berskala besar tanpa mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
“Peningkatan PAD harus dilakukan secara adil. Jangan sampai potensi dari usaha besar belum tergarap maksimal, tetapi masyarakat kecil justru terbebani,” tegasnya.
Nasir berharap pembenahan pengelolaan pendapatan dapat memperkuat kemandirian fiskal Kaltara. Dengan ruang keuangan daerah yang lebih baik, pemerintah diharapkan memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.
(*)








Discussion about this post