TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur di Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan semakin memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, mengatakan pemerataan pembangunan harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya melihat kebutuhan kawasan perkotaan, tetapi juga harus menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman, kepulauan dan perbatasan.
Aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur tersebut turut disampaikan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan reses. Sejumlah kebutuhan, terutama pembangunan dan peningkatan kualitas jalan serta jembatan, menjadi perhatian yang perlu diperjuangkan.
Rismanto menyebut wilayah Kabupaten Nunukan, Sebatik hingga Krayan memiliki tantangan geografis yang membutuhkan penanganan pembangunan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
“Pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kita ingin seluruh wilayah mendapatkan perhatian, termasuk daerah perbatasan yang memiliki tantangan geografis dan membutuhkan dukungan infrastruktur,” ujarnya, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, infrastruktur jalan dan jembatan memiliki fungsi strategis dalam mendukung konektivitas antarkawasan. Selain mempermudah mobilitas penduduk, keberadaannya juga berpengaruh terhadap distribusi barang, kegiatan perdagangan serta pemasaran hasil pertanian dan perikanan.
Karena itu, Rismanto memastikan aspirasi yang dihimpun melalui reses akan dibawa ke dalam pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ia berharap usulan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam menentukan program prioritas pembangunan, dengan memperhatikan kewenangan pemerintah dan kemampuan anggaran daerah.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran bukan hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga menyelesaikan persoalan akses yang selama ini dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai ada kebutuhan masyarakat yang terlewat dalam perencanaan. Apa yang menjadi aspirasi warga akan kita dorong untuk dibahas bersama OPD terkait, sehingga pembangunan ke depan semakin sesuai dengan kebutuhan daerah,” tutupnya.








Discussion about this post