TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Kalimantan Utara semakin dekat memasuki tahap pengesahan. Hal ini menyusul terbitnya hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyelesaian regulasi tersebut.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kaltara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., mengatakan hasil fasilitasi Kemendagri telah diterima. Selanjutnya, Pansus II akan mencermati sejumlah catatan yang diberikan untuk dilakukan penyempurnaan sebelum Ranperda dibawa ke tahapan berikutnya.
Menurut Nasir, catatan Kemendagri menjadi bagian penting untuk memastikan materi muatan maupun redaksional Ranperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Alhamdulillah, hasil fasilitasi Kemendagri sudah terbit. Ini menjadi tahapan penting yang membawa Ranperda Koperasi dan Usaha Kecil semakin dekat menuju persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” ujarnya.
Ia menjelaskan, setelah pembahasan internal Pansus II, hasil penyempurnaan akan disampaikan dalam rapat gabungan komisi DPRD Kaltara. Forum tersebut sekaligus menjadi ruang untuk memperoleh masukan dan menyamakan pandangan sebelum masuk agenda paripurna.
Nasir optimistis seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Pihaknya menargetkan Ranperda tersebut dapat dibawa ke rapat paripurna pada 29 November 2026, bersamaan dengan agenda persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Kami berharap seluruh tahapan dapat berjalan lancar. Targetnya, pada 29 November 2026 mendatang Ranperda ini sudah dapat dibawa ke rapat paripurna untuk persetujuan bersama,” katanya.
Nasir menegaskan, keberadaan Perda tersebut nantinya diharapkan menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem koperasi dan usaha kecil di Kaltara.
Regulasi ini dinilai penting untuk menghadirkan kepastian kebijakan sekaligus mendorong kemudahan berusaha, perlindungan, serta pemberdayaan pelaku koperasi dan usaha kecil agar mampu berkembang dan memiliki daya saing.
Ia berharap penyelesaian Ranperda ini tidak sekadar memenuhi kebutuhan regulasi, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku koperasi dan usaha kecil di seluruh wilayah Kalimantan Utara.








Discussion about this post