TANJUNG SELOR – Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius. Lapas Tarakan dan Nunukan saat ini menampung jumlah warga binaan jauh di atas kapasitas yang tersedia.
Melihat kondisi tersebut, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan penjara baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.
Dukungan itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Yan Rusmanto, Bc.IP., S.Sos., M.Si., Selasa (17/11/2026).
Zainal mengungkapkan, persoalan kelebihan kapasitas di Lapas Tarakan dan Nunukan bukan kali pertama menjadi perhatiannya. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera ditangani dengan mempertimbangkan kelayakan fasilitas serta aspek kemanusiaan.
“ Saya telah beberapa kali mengangkat isu ini. Kondisi penjara di Tarakan dan Nunukan sangat melebihi kapasitas. Ini tentu saja menjadi perhatian kita bersama, karena kita harus memperhatikan kualifikasi dan sisi kemanusiaan,” ujarnya.
Berdasarkan paparan Yan Rusmanto, Lapas Tarakan yang memiliki kapasitas 460 orang kini dihuni 1.393 orang. Sementara Lapas Nunukan dengan kapasitas 352 orang menampung 1.123 orang.
Jika digabungkan, kedua fasilitas tersebut menampung 2.516 orang, jauh melampaui kapasitas normal yang tersedia.
Secara keseluruhan, jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan di Kaltara telah mencapai lebih dari 2.500 orang. Sekitar 1.600 orang di antaranya sedang menjalani proses hukum terkait perkara narkotika.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, rencana pembangunan penjara baru di Tanjung Selor disiapkan dengan kebutuhan lahan sekitar 10 hektare. Zainal berharap rencana itu dapat segera ditindaklanjuti sehingga menjadi salah satu solusi mengurangi kepadatan penghuni lapas.
Tidak hanya penjara baru, pertemuan tersebut juga membahas kebutuhan fasilitas pemasyarakatan khusus perempuan dan rumah rehabilitasi bagi pengguna maupun korban penyalahgunaan narkoba.
Zainal menilai penanganan narkoba harus berjalan beriringan antara penegakan hukum dan rehabilitasi. Sebab, tidak semua persoalan penyalahgunaan narkoba cukup diselesaikan melalui pendekatan hukum.
“Saya juga telah berbicara dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) tentang kebutuhan rumah rehabilitasi bagi korban narkoba. Ini seharusnya menjadi perhatian bersama, sehingga selain penegakan hukum, upaya pembangunan dan rehabilitasi juga dapat berjalan,” katanya.
Sementara itu, Yan Rusmanto berharap dukungan pemerintah daerah terhadap rencana pembangunan fasilitas baru dapat mempercepat upaya peningkatan layanan pemasyarakatan di Kaltara.
Pembangunan tersebut diharapkan tidak hanya mengurangi kelebihan kapasitas, tetapi juga mendukung pelaksanaan pembinaan warga binaan dengan fasilitas yang lebih layak.








Discussion about this post