TANJUNG SELOR – Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Pemerintah Provinsi Kaltara juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dengan nominal lebih tinggi untuk pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, serta minyak bumi dan gas alam.
Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengumumkan langsung besaran upah tersebut di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Penetapan UMP dan UMSP 2027 masing-masing tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/546/2026 dan Nomor 100.3.3.1/547/2026.
Zainal mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, serikat pekerja, pengusaha, akademisi hingga BPS.
Dalam prosesnya, pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi sebagai indikator penentuan kebijakan pengupahan.
“Dalam pembahasan, kami memperhatikan sejumlah indikator ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang disampaikan BPS Kaltara,” ungkapnya.
Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan III 2026 sebesar 5,51 persen. Sementara inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 2,56 persen.
Berdasarkan hasil pembahasan Dewan Pengupahan, UMP Kaltara 2027 ditetapkan sebesar Rp4.027.901. Angka tersebut setara 77,48 persen dari nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kaltara 2026 yang mencapai Rp5.198.544.
Sementara untuk upah sektoral, pemerintah menetapkan tiga kategori dengan besaran berbeda. Sektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp4.053.065, pertambangan batu bara Rp4.061.619, dan minyak bumi serta gas alam Rp4.070.174.
Dengan penetapan tersebut, sektor minyak bumi dan gas alam memiliki besaran UMSP tertinggi dibandingkan dua sektor lainnya.
Gubernur berharap kebijakan pengupahan ini dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha.
Ia juga meminta seluruh perusahaan menjalankan ketentuan upah minimum sesuai peraturan perundang-undangan. Sementara pekerja dan serikat pekerja diharapkan terus menjaga komunikasi serta hubungan industrial yang sehat dengan pihak perusahaan.
“Harapan saya, keputusan UMP dan UMSP Tahun 2027 ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Kita ingin kesejahteraan pekerja meningkat, tetapi dunia usaha juga tetap dapat berkembang,” tegasnya.
Zainal menambahkan, pembangunan daerah harus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Karena itu, pertumbuhan investasi dan ekonomi perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
Ia turut mengapresiasi seluruh anggota Dewan Pengupahan Provinsi dan pihak terkait yang telah berkontribusi dalam proses penetapan UMP dan UMSP Kaltara 2027.








Discussion about this post