TARAKAN – Kemampuan literasi peserta didik di Kalimantan Utara (Kaltara) masih perlu terus diperkuat. Meski hasil Rapor Pendidikan 2025 menunjukkan lebih dari 66 persen murid sekolah dasar telah memenuhi standar minimum literasi, peningkatan kualitas pemahaman bacaan dinilai tetap menjadi pekerjaan penting dunia pendidikan.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., mengatakan literasi tidak cukup diukur dari kemampuan anak membaca tulisan. Lebih dari itu, peserta didik harus mampu memahami isi bacaan, menemukan informasi penting, menjelaskan kembali pesan yang diterima, hingga menarik kesimpulan.
Berdasarkan Rapor Pendidikan 2025, sebanyak 66,7 persen murid SD negeri dan 66,3 persen murid madrasah di Kaltara telah mencapai standar minimum literasi.
Menurut Syamsuddin, capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan mayoritas peserta didik telah memenuhi standar dasar. Namun, angka tersebut juga menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pembelajaran literasi.
“Capaian lebih dari 66 persen ini menunjukkan mayoritas murid SD negeri dan madrasah di Kaltara sudah memenuhi standar minimum literasi. Ini merupakan hasil yang patut diapresiasi. Selanjutnya, penguatan pembelajaran harus terus berjalan agar kemampuan peserta didik semakin berkembang dan jangkauan capaian literasi bisa lebih luas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kemampuan memahami bacaan akan berpengaruh terhadap proses belajar anak pada berbagai mata pelajaran. Sebab, setiap materi pembelajaran membutuhkan kemampuan peserta didik dalam menangkap informasi dan mengolah pengetahuan.
“Ketika anak membaca sebuah bacaan, mereka nantinya akan mampu memahami pesan yang disampaikan, bisa menjelaskan kembali isi bacaan dengan bahasa sendiri, menemukan informasi utama, dan mengambil pengetahuan dari apa yang dibaca. Kemampuan seperti ini akan membantu mereka mengikuti pembelajaran pada berbagai mata pelajaran,” jelasnya.
Syamsuddin menambahkan, penguatan budaya literasi juga menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi yang tengah dibahas Pansus IV DPRD Kaltara bersama Pemerintah Provinsi Kaltara.
Melalui regulasi tersebut, pengembangan literasi diharapkan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca, tetapi juga membangun kebiasaan belajar dan kemampuan berpikir kritis sejak usia dini.
“Kita sudah memiliki gambaran capaian literasi peserta didik. Angka ini menjadi dasar untuk terus memperkuat proses pembelajaran. Harapannya, semakin banyak anak di Kaltara yang tidak hanya lancar membaca, tetapi juga mampu memahami, mengolah, dan menggunakan informasi sebagai bekal dalam pendidikan maupun kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.








Discussion about this post