TANJUNG SELOR – Pengembangan budaya literasi di Kalimantan Utara (Kaltara) dinilai membutuhkan langkah konkret agar tidak sebatas menjadi program pengadaan buku dan pembangunan perpustakaan. Pemerintah daerah didorong memastikan setiap kebijakan memiliki target capaian, dukungan anggaran, serta evaluasi yang berkelanjutan.
Ketua Pansus IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., mengatakan keberhasilan pengembangan perbukuan dan budaya literasi harus diukur dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Pansus IV dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengembangan Perbukuan dan Budaya Literasi.
Menurut Syamsuddin, ketersediaan buku memang menjadi bagian penting dalam membangun budaya membaca. Namun, pemerintah juga harus memastikan buku yang disediakan sesuai kebutuhan pembaca dan dapat diakses masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
“Program literasi mesti didukung perencanaan anggaran yang jelas. Pembiayaannya juga harus disertai ukuran kinerja, sehingga pemerintah bisa melihat sejauh mana program berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, indikator keberhasilan program perlu mencakup jangkauan layanan perpustakaan, aktivitas membaca di sekolah dan masyarakat, kualitas bahan bacaan hingga peningkatan kemampuan literasi peserta didik.
Dengan indikator tersebut, pemerintah dapat mengetahui program mana yang sudah berjalan efektif dan bagian mana yang masih membutuhkan pembenahan.
“Ukuran keberhasilan harus terlihat dari kondisi di lapangan. Apakah buku tersedia sesuai kebutuhan, apakah layanan menjangkau masyarakat, apakah kegiatan membaca berjalan, dan apakah kemampuan literasi anak mengalami peningkatan. Hal-hal seperti itu yang perlu dievaluasi,” katanya.
Syamsuddin juga mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara sektoral. Perangkat daerah yang menangani pendidikan, perpustakaan, kebudayaan hingga komunikasi dan informatika perlu membangun koordinasi sesuai tugas dan kewenangannya.
Sebab, pengembangan literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca buku, tetapi juga menyangkut pembentukan lingkungan belajar, penguatan perpustakaan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi digital.
“Setiap perangkat daerah memiliki tugas yang berkaitan dengan pengembangan literasi. Pembagian peran dan koordinasi harus jelas agar program saling mendukung. Regulasi ini diharapkan menjadi payung kerja bersama, bukan justru menambah sekat birokrasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, DPRD Kaltara akan mengawal implementasi regulasi tersebut melalui fungsi pengawasan. Pemerintah daerah diharapkan menindaklanjuti Ranperda dengan aturan teknis, program kerja dan penganggaran yang berkesinambungan.
Bagi Syamsuddin, keberhasilan regulasi nantinya bukan terletak pada selesainya pembahasan atau disahkannya sebuah aturan, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu membangun kebiasaan membaca dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kaltara.
“DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pengembangan perbukuan dan budaya literasi benar-benar dirasakan masyarakat. Ukurannya bukan berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi bagaimana program itu hadir di sekolah, perpustakaan, desa, komunitas, dan keluarga,” tutupnya.








Discussion about this post