TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Kalimantan Utara, Rismanto, menyambut positif program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat pencegahan korupsi terintegrasi di lingkungan pemerintahan daerah.
Menurutnya, program KPK menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab, terutama dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan pembangunan.
Dukungan tersebut disampaikan Rismanto menyusul rapat koordinasi, evaluasi, dan sosialisasi pencegahan korupsi terintegrasi yang digelar di Kantor DPRD Kaltara, Selasa (17/11/2026).
Dalam kegiatan itu, KPK menyoroti tiga sektor penting yang perlu mendapat perhatian serius, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa.
Rismanto menilai, penguatan pada ketiga sektor tersebut harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Sebab, kualitas tata kelola pemerintahan sangat menentukan keberhasilan program pembangunan.
“Kami mendukung program KPK ini. Pencegahan korupsi harus menjadi komitmen bersama, bukan hanya tanggung jawab satu lembaga. Seluruh OPD harus memiliki kesadaran yang sama untuk menjalankan pemerintahan secara transparan dan sesuai aturan,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Ia berpandangan, kehadiran KPK melalui koordinasi dan evaluasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi berbagai potensi kelemahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Karena itu, hasil evaluasi dan arahan yang diberikan perlu ditindaklanjuti secara konkret. Terutama dalam memperbaiki proses perencanaan program, penggunaan anggaran, hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Rismanto juga mengingatkan agar setiap program pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan prioritas masyarakat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia tidak hanya terserap secara administratif, tetapi menghasilkan pembangunan yang benar-benar dibutuhkan.
Ia berharap sinergi antara KPK, Pemprov Kaltara, dan DPRD terus terjaga untuk memperkuat pengawasan sekaligus membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan.
“Yang kita harapkan, program KPK ini membawa perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Anggaran daerah harus dikelola dengan baik, tepat sasaran, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tutupnya.








Discussion about this post