TARAKAN – Penyelesaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi perhatian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalimantan Utara (Kaltara). Dari 19 Ranperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026, sembilan di antaranya ditargetkan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum 30 November 2026.
Target tersebut dibahas bersamaan dengan penyusunan Propemperda 2027 dalam rapat Bapemperda DPRD Kaltara bersama Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kaltara di Badan Penghubung Provinsi Kaltara, Kamis (19/11/2026).
Ketua Bapemperda DPRD Kaltara, Supa’ad Hadianto, mengatakan evaluasi terhadap program tahun berjalan penting dilakukan untuk melihat perkembangan pembahasan sekaligus menentukan kebutuhan regulasi pada tahun berikutnya.
“Dari 19 Ranperda yang kita usulkan, ada sembilan yang hampir kita pastikan sebelum 30 November ini sudah menjadi perda,” kata Supa’ad.
Ia menjelaskan, penyusunan Propemperda 2027 harus dilakukan secara selektif. Sesuai ketentuan, jumlah usulan Ranperda reguler maksimal sebanyak 12 regulasi sehingga setiap usulan perlu dipertimbangkan berdasarkan urgensi dan kebutuhan daerah.
DPRD Kaltara menyiapkan dua Ranperda inisiatif, yakni Perlindungan Petani Berladang dan Penghargaan Daerah. Ranperda Perlindungan Petani Berladang telah dilengkapi naskah akademik, sedangkan Ranperda Penghargaan Daerah kembali diusulkan karena diperkirakan belum selesai pada tahun ini.
Sementara itu, Pemprov Kaltara mengusulkan Ranperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Tata Cara Memperoleh Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai Kayan.
Pembahasan juga mencakup kelanjutan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025–2045. Selain itu, terdapat tiga Ranperda kategori kumulatif terbuka yang berkaitan dengan siklus anggaran, yakni pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2026, perubahan APBD 2027, dan APBD 2028.
Supa’ad menegaskan, penyusunan Propemperda bukan sekadar memenuhi kuota atau memperbanyak jumlah regulasi. Setiap Ranperda harus memiliki alasan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, regulasi daerah harus disusun berdasarkan skala prioritas agar pembentukannya lebih terarah dan manfaatnya dapat dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.
Rapat tersebut dipimpin Supa’ad Hadianto, didampingi anggota Bapemperda Dino Andrian, Herman dan Yancong, serta dihadiri Plt Kepala Biro Hukum Pemprov Kaltara, Iswandi.








Discussion about this post