TANJUNG SELOR – Pemerataan akses telekomunikasi hingga wilayah pedalaman dan perbatasan menjadi salah satu pekerjaan penting dalam pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara). Upaya pemerintah daerah memperjuangkan kebutuhan tersebut mendapat dukungan dari DPRD Kaltara.
Anggota DPRD Kaltara, Rismanto, mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang terus mendorong perhatian pemerintah pusat terhadap keterbatasan jaringan komunikasi di sejumlah wilayah terpencil.
Menurutnya, perjuangan menghadirkan jaringan telekomunikasi yang merata merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan, khususnya bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Ia menilai, di tengah perkembangan teknologi digital, akses komunikasi sudah menjadi kebutuhan utama. Masyarakat pedalaman juga membutuhkan kemudahan memperoleh informasi, mengakses layanan pemerintahan, serta mengikuti perkembangan pendidikan dan ekonomi.
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul kunjungan kerja Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala ke Kecamatan Long Pujungan, Kabupaten Malinau, Rabu (18/11/2026).
Dalam pertemuan bersama pemerintah kecamatan, kepala desa, perangkat daerah, dan tokoh masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pujungan, persoalan infrastruktur dan keterbatasan jaringan komunikasi menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas.
Rismanto menilai, perhatian pemerintah terhadap persoalan tersebut perlu terus dikawal agar tidak berhenti pada pembahasan, tetapi berlanjut menjadi program konkret yang dirasakan masyarakat.
“Langkah pemerintah provinsi yang terus memperjuangkan kebutuhan masyarakat pedalaman patut kita dukung dan apresiasi. Terutama persoalan jaringan komunikasi, karena masyarakat di wilayah terpencil juga membutuhkan akses informasi yang sama seperti masyarakat di perkotaan,” ujarnya, Ahad (22/11/2026).
Ia mengatakan, keterbatasan jaringan komunikasi dapat berdampak pada berbagai sektor kehidupan. Mulai dari aktivitas belajar mengajar, pelayanan kesehatan, administrasi pemerintahan, hingga pengembangan usaha masyarakat.
Karena itu, Rismanto berharap Pemprov Kaltara terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pihak penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan.
Ia juga menilai, kawasan perbatasan dan pedalaman perlu mendapatkan perhatian khusus dalam kebijakan pemerataan infrastruktur digital.
“Jangan sampai masyarakat di pedalaman tertinggal dalam perkembangan teknologi hanya karena belum tersedianya jaringan komunikasi yang memadai. Kita berharap perjuangan pemerintah ini terus berlanjut sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, kemajuan pembangunan Kaltara harus diukur dari sejauh mana seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas dan pelayanan yang setara, termasuk mereka yang berada di wilayah paling terpencil.








Discussion about this post