Di Usia ke-26, DPRD Harap Kabupaten Nunukan Lebih Bersinar dan Ekonomi Masyarakat Menguat

NUNUKAN – Memasuki usia ke-26 tahun, Kabupaten Nunukan dinilai masih memiliki banyak tantangan yang perlu diselesaikan bersama.

Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Nunukan, Mansur Rincing, yang berharap agar pemerintah daerah semakin terbuka terhadap masukan dan sinergi lintas lembaga terus diperkuat.

“Usia dua puluhan tahun ini, Kabupaten Nunukan memang masih banyak hambatan yang harus kita hadapi. Baik masalah ekonomi, persoalan kerja, dunia pendidikan, dan lain-lain,” ujarnya saat ditemui usai rangkaian kegiatan HUT Kabupaten Nunukan, Minggu (12/10/2025).

Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan lembaga perwakilan seperti DPR sangat penting agar pembangunan bisa lebih cepat dan merata.

“Memang antara pemerintah dengan DPR harus sinergi. Dalam artian, pemerintah siap dikritisi, siap diberikan masukan, dan siap diberikan saran. Kalau daerah mau maju,” jelasnya.

Menurutnya, di usia 26 tahun, Kabupaten Nunukan sudah berada pada masa “remaja” yang seharusnya bisa menunjukkan prestasi dan kemajuan yang lebih signifikan.

“Karena umur Kabupaten Nunukan ini sudah remaja. Sudah 26 tahun. Nah, kita harapkan bagaimana prestasi pemerintah ke depan nantinya lebih bagus daripada yang sekarang. Itu harapan kita sebagai anggota DPR,” ucapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap wilayah perbatasan yang memiliki banyak persoalan dan memerlukan penanganan serius.

“Bagaimana Kabupaten Nunukan ini lebih bersinar lagi ke depannya. Kenapa? Karena menyangkut persoalan-persoalan di perbatasan itu sangat banyak dan harus diseriusi,” katanya.

Salah satu sektor yang menjadi sorotan adalah ekonomi masyarakat pesisir, terutama terkait keberadaan pelabuhan rakyat dan fasilitas pendukung seperti TUKS (Tempat Usaha Kepentingan Sendiri).

“Nah, termasuk yang ingin sekali disegerakan di usia 26 tahun ini adalah pelabuhan rakyat. Karena itu sektor ekonomi di situ,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga saat ini fasilitas TUKS di Kabupaten Indokan masih belum tersedia, padahal keberadaannya bisa menjadi pemicu geliat ekonomi lokal.

“Pelabuhan rakyat dan TUKS, Tempat Usaha Kepentingan Sendiri itu belum ada sampai sekarang. Nah, kalau itu ada, pelabuhan rakyat, maka perekonomian masyarakat kita berjalan dengan sendirinya,” tutupnya. (*dv)