NUNUKAN – Infrastruktur masih menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan. Hal ini disampaikan anggota DPRD Nunukan dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Gat Kaleb, yang menggarisbawahi pentingnya pembangunan akses jalan sebagai kunci utama membuka keterisolasian wilayah perbatasan.
Menurut Gat Kaleb, salah satu prioritas yang mendesak adalah pembukaan akses jalan dari Malinau ke Krayan. Ia meyakini, jika jalur tersebut bisa terealisasi, maka setidaknya 50 persen persoalan utama yang selama ini membelit Krayan akan mulai terurai.
“Bayangkan jika jalan dari Malinau ke Krayan bisa tembus, masyarakat bisa lebih mudah menjual hasil tani ke wilayah lain di Kalimantan Utara. Lalu lintas barang dari wilayah Indonesia akan lebih lancar, dan ini otomatis mengurangi ketergantungan terhadap Malaysia, terutama dalam hal pasokan material bangunan,” ujarnya, Kamis (19/06/2026).
Kondisi geografis Krayan yang berada di dataran tinggi memang membuat ongkos pembangunan di wilayah ini menjadi sangat tinggi. Satu proyek pembangunan di Krayan, kata Gat, bisa setara dengan dua atau bahkan tiga proyek serupa di wilayah lain seperti Nunukan kota.
Tak hanya soal ekonomi, infrastruktur juga berkaitan langsung dengan akses pendidikan dan layanan dasar lainnya. Ketimpangan biaya pembangunan ruang kelas baru (RKB) misalnya, menggambarkan betapa sulitnya menjangkau wilayah Krayan.
Gat juga menyoroti kejadian longsor yang baru-baru ini terjadi di Long Padi, serta penutupan Bandara Long Layu karena kondisi runway yang berlubang. Kondisi ini menyebabkan pesawat perintis seperti MAF dan Susi Air tidak bisa beroperasi, padahal selama ini layanan udara merupakan satu-satunya akses cepat bagi masyarakat di dataran tinggi.
“Kondisi jalan provinsi dari tengah ke selatan juga memprihatinkan. Jalan sudah tergerus, kendaraan roda empat tidak bisa lewat, dan motor pun harus melintasi pinggir jurang,” kata Gat dengan nada prihatin.
Meski begitu, Gat tetap optimis bahwa dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, pusat, dan dukungan dari masyarakat, solusi konkret bisa diwujudkan. Ia mengajak semua pihak untuk melihat pembangunan infrastruktur di perbatasan bukan hanya sebagai proyek fisik, tetapi sebagai investasi jangka panjang untuk pemerataan dan keadilan sosial.
“Mari kita jadikan infrastruktur bukan hanya jalan penghubung antarwilayah, tapi juga penghubung harapan masyarakat Krayan untuk hidup lebih baik di tanah sendiri,” pungkasnya.
Discussion about this post