NUNUKAN – Dengan mencermati dan melakukan analisa secara detail Terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2025 ini, Fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan dan tanggapan kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nunukan, Saddam Husein mengatakan, pihaknya melihat dan mempelajari target PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berkisaran Rp 53 milyar.
Oleh sebab itu, kami berharap pemerintah daerah memberikan target lebih tinggi dari pada angka yang tertera pada nota keuangan APBD tahun anggaran 2025, dan menghitung ulang target PAD tersebut, agar sebagai pemacu untuk lebih bekerja keras dan lebih baik kepada seluruh OPD sebagai pemungut PAD. Sebagai contoh penerimaan pajak daerah pada tahun anggaran 2023 bisa mencapai kurang lebih sebesar 96 milyar” kata, Saddam, pada Rabu (4/12/2024).
Fraksi PDI Perjuangan mempelajari dengan seksama item demi item pada buku nota keuangan apbd 2025, pada bagian ringkasan APBD terdapat penjelasan besaran belanja pegawai kurang lebih sebesar 680 milyar.
“Sementara kami dapatkan data pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 total belanja pegawai hanya terealisasi sebesar kurang lebih 464 Milyar. Fraksi PDIP melihat ada selisih yang cukup besar pada item belanja pegawai sebesar 216 milyar. Hal ini tentu menjadi pertanyakan dan sorotan serta Fraksi PDIP juga minta diberikan penjelasan terperinci, apakah jumlah pegawai di Kabupaten Nunukan bertambah dari data yang kami peroleh adalah sebanyak 3459 orang ASN ?” ujarnya.
Melanjutkan dalam point diatas apabila selisih perhitungan belanja pegawai sebesar 216 milyar tersebut bisa dialihkan kepada titik berat pembangunan yang lebih penting dan lebih prioritas dan berkeadilan dan dimasukan kedalam belanja modal.
“Fraksi PDI Perjuangan meminta dan memastikan anggaran bea siswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi lebih besar daripada anggaran tahun sebelumnya” tutupnya.(Adv)
Discussion about this post