TARAKAN – Berdasarkan data BPS, Gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2025 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,07% (mtm) atau sebesar 1,38% (yoy). Adapun rilis inflasi Juni 2025 secara tahunan lebih rendah dari capaian nasional yang mengalami inflasi sebesar 1,87% (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando G. Manik mengatakan, Berdasarkan month-to-month, inflasi Gabungan 3 (tiga) kabupaten/kota IHK Provinsi Kalimantan Utara pada Juni 2025 mayoritas didorong oleh Kelompok Transportasi terutama pada komoditas Tarif Angkutan Udara (andil 0,17%), kemudian Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran terutama pada komoditas tomat (andil 0,06%), Beras (andil 0,04%), Ikan Layang (andil 0,03%) dan Ikan Bandeng (andil 0,02%).
“Kenaikan pada komoditas Tarif Angkutan Udara sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat pada momen HBKN Idul Adha dan libur sekolah. Namun peningkatan harga yang lebih tinggi tertahan oleh kebijakan diskon Angkutan Udara oleh pemerintah”ujarnya.
Sementara itu, menurut Hasiando G. Manik peningkatan harga tomat disebabkan berkurangnya pasokan lokal akibat sudah dipanen pada periode bulan sebelumnya. Adapun peningkatan harga beras disebabkan peningkatan harga dari wilayah pemasok dari Jawa dan Sulawesi dan seiring dengan ditahannya penyaluran beras SPHP pada Juni.
“Inflasi Kaltara tetap terjaga meski terdapat risiko tekanan inflasi global seperti kebijakan tarif impor dari AS yang berdampak pada terganggunya pasokan komoditas global, serta risiko inflasi dari dalam negeri seperti terganggunya pasokan komoditas dengan bobot inflasi tinggi seperti komoditas ikan dan emas perhiasan serta normalisasi tarif angkutan udara. Namun demikian, TPID Kaltara terus bersinergi dalam upaya menjaga stabilitas harga melalui framework 4K”, tuturnya.
Dalam rangka menjaga inflasi berada dalam kisaran target 2025, TPID se-Provinsi Kaltara secara konsisten terus bersinergi dalam pengendalian inflasi.
“Beberapa strategi berlandaskan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) di antaranya adalah, dukungan Optimalisasi Pasar Murah pada komoditas strategis dengan pelaksanaan 220 kegiatan pasar murah di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, lalu Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) melalui pengimplementasian digital farming untuk berbagai komoditas pokok dan hortikultura serta bantuan sarana berupa peralatan pendukung peningkatan produktivitas, dan kemudian Penguatan komunikasi efektif seperti pelaksanaan High Level Meeting, mendorong diversifikasi produk konsumsi produk olahan, dan pelaksanaan sidak pasar, operasi pasar murah serta himbauan belanja bijak melalui kanal sosial media dan radio sebagai pengendalian ekspektasi”, jelasnya.
Hasiando G. Manik juga mengungkapkan, KPwBI Provinsi Kalimantan Utara juga mendorong program fasilitasi distribusi pangan dengan bersinergi dengan Pemerintah Daerah melalui pengangkutan barang pasar murah ke daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terlua.
“Denga pasar murah tersebut diharapkan masyarakat pelosok bisa mendapatkan komoditas pangan dan pertanian dengan harga yang lebih murah, selain itu dalam rangka pemenuhan stok komoditas Bapokting juga memfasilitasi pelaksanaan KAD dengan wilayah Sulewesi Selatan”, pungkasnya. (*)
Discussion about this post