KRAYAN- Di balik hamparan sawah organik yang hijau dan udara sejuk Dataran Tinggi Krayan, tersimpan cerita tentang harapan yang terus diperjuangkan.
Beras adan yang harum hingga mancanegara, beras gunung, dan beras hitam menjadi kebanggaan masyarakat perbatasan.
Komoditas itu bukan sekadar hasil tani, melainkan identitas dan sumber penghidupan warga Krayan.
Namun di tengah potensi besar tersebut, langkah pembangunan terasa tertatih, jalan berlumpur dan jembatan kayu yang rapuh masih menjadi penghubung antar desa.
Di musim hujan, akses berubah menjadi kubangan tebal yang membuat aktivitas ekonomi nyaris terhenti.
Kondisi inilah yang ditemukan langsung oleh rombongan DPRD Nunukan saat melakukan kunjungan kerja ke Krayan, Rabu (11/02/2026).
Rombongan terdiri dari Ketua Komisi I Andi Mulyono, Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam, Ketua Komisi III Ryan Antoni, serta Sekretaris Komisi II Ramsah.
Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mulyono, tak menutupi keprihatinannya, baginya, Krayan bukan wilayah biasa.
“Krayan ini bukan wilayah biasa, ini perbatasan Indonesia–Malaysia, harus ada perlakuan khusus dalam pembangunan,” tegas Andi di sela monitoring lapangan.
Ia menunjuk langsung pada jembatan penghubung antar desa yang masih terbuat dari papan dan balok kayu, beberapa bahkan bergoyang saat dilintasi pejalan kaki.
“Sekarang sudah 2026, kalau Indonesia merdeka 1945, masa kita masih melihat jembatan kayu dilalui mobil bermuatan berat, Ini soal keselamatan jiwa,” ujarnya.
Nada suaranya meninggi ketika menyinggung potensi bahaya yang mengintai warga setiap hari.
Pemerintah, menurutnya, tidak boleh menunggu korban baru bergerak.
“Pencegahan itu kewajiban, jangan sampai terjadi musibah baru kita bertindak,” tambahnya.
Dari hasil identifikasi sementara, terdapat sekitar tujuh jembatan di ruas Long Bawang–Long Umung yang mendesak diperbaiki, sementara itu, banyak titik lain juga memerlukan perhatian karena Krayan didominasi sungai-sungai kecil yang harus dilintasi warga untuk beraktivitas.
Tak hanya jembatan, kondisi jalan penghubung antar wilayah pun dinilai sangat ekstrem, saat hujan turun, kendaraan biasa nyaris tak bisa melintas.
“Masyarakat seperti dijajah oleh jalan, hujan sedikit saja aktivitas bisa terhenti. Beda dengan di kota, hujan atau panas ekonomi tetap berjalan,” kata Andi.
Akses darat menuju Malinau yang diharapkan menjadi jalur strategis pembuka keterisolasian pun belum sepenuhnya layak.
“Kalau mau tembus harus kendaraan khusus dengan ketinggian tertentu, tidak semua masyarakat punya itu,” jelasnya.
Keterbatasan akses ini berdampak langsung pada orientasi ekonomi warga, untuk membeli semen, material bangunan, kebutuhan rumah tangga hingga mengakses pendidikan, warga Krayan justru lebih mudah menjangkau Lawas, Malaysia, ketimbang Nunukan.
“Kalau didatangkan dari Nunukan harus pakai pesawat dan bayar mahal, akhirnya warga lebih memilih ke Malaysia,” ujarnya.
Padahal, pembangunan infrastruktur Krayan telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) wilayah perbatasan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah pusat merencanakan pembangunan 11–12 jembatan pada 2026 dengan total anggaran sekitar Rp700 miliar.
Selain itu, pembangunan jembatan penghubung Malinau–Krayan telah dimulai pada Desember 2025 dengan alokasi Rp150 miliar dari Kementerian Keuangan.
Proyek preservasi jalan dan jembatan ruas Lembudud–Long Layu senilai Rp473 miliar juga ditargetkan rampung September 2026.
Namun menurut Andi, besarnya anggaran harus diiringi percepatan dan pengawasan ketat.
“Anggaran besar harus benar-benar terasa manfaatnya, jangan sampai masyarakat masih meniti kayu lapuk sementara ratusan miliar sudah dialokasikan,” tegasnya.
Ia mendorong adanya kebijakan afirmatif khusus untuk wilayah perbatasan, baik melalui regulasi maupun instruksi presiden.
“Kalau perlu ada kebijakan khusus untuk seluruh perbatasan Indonesia–Malaysia, tidak bisa disamakan dengan wilayah lain,” katanya.
Bagi Andi, persoalan infrastruktur di Krayan bukan semata soal ekonomi, ini juga menyangkut pelayanan kesehatan dan keselamatan warga.
Fasilitas rumah sakit masih terbatas, dokter spesialis belum tersedia, dan peralatan medis belum maksimal.
“Kalau ada pasien darurat, sementara jalannya rusak dan jembatannya kayu, bagaimana keselamatannya, Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal nyawa,” ujarnya.
Di tengah potensi beras adan yang mendunia dan semangat masyarakat menjaga perbatasan, Krayan masih menunggu satu hal mendasar yaitu akses yang layak.
“Untuk infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, tidak ada kata tidak,” tutup Andi.
Di Krayan, harapan itu masih setia meniti papan-papan kayu, menunggu benar-benar digantikan beton yang kokoh. (*)
Discussion about this post