NUNUKAN – Pemerintah Kabupaten Nunukan kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah dengan menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (31/03/2026).
Penyerahan laporan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, S.E. Ia menegaskan bahwa penyampaian LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sekaligus wujud transparansi kepada publik.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami dalam mengelola APBD secara akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Ia menjelaskan, laporan keuangan yang disusun telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Meski demikian, pemerintah daerah tetap membuka ruang evaluasi demi penyempurnaan ke depan.
Menurutnya, peran BPK sangat penting dalam memberikan catatan dan rekomendasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat.
“Kami berharap melalui proses pemeriksaan nanti, BPK dapat memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Irwan Sabri menyebut penyerahan LKPD ini merupakan kali kedua di masa kepemimpinannya. Ia optimistis dengan kerja sama yang solid, Pemkab Nunukan dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Di sisi lain, BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara mengapresiasi ketepatan waktu penyampaian laporan tersebut. Ketepatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik.
Usai penyerahan, BPK akan melakukan pemeriksaan rinci untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Penilaian tersebut mencakup kesesuaian dengan standar akuntansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
BPK juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh perangkat daerah dalam proses pemeriksaan, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang akurat.
Dengan sinergi yang terjalin, diharapkan hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi mampu memberikan rekomendasi yang berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Nunukan. (*)
Discussion about this post