SURABAYA – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, SE, M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Spasial Pertahanan yang digelar Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) RI.
Rakornas kali ini digelar secara daring dan luring, bertempat di Ballroom Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu (12/11), dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kementerian Dalam Negeri, Mayor Jenderal TNI Purwito Hadi Wardhono.
Dalam sambutannya, Purwito menekankan pentingnya keterpaduan ruang bagi pertahanan khususnya dalam penataan ruang wilayah nasional dan daerah sebagai langkah strategis untuk menjaga kedaulatan dan ketahanan bangsa.
“Perekonomian nasional merupakan fondasi kemandirian bangsa, sedangkan pertahanan negara merupakan perisai yang menjaga keberlangsungan pembangunan. Tanpa pertahanan yang kuat, perekonomian tidak memiliki ruang yang aman untuk tumbuh,” ujar Purwito.
Ia menjelaskan, penataan ruang bukan lagi sekadar persoalan teknis pembangunan, tetapi telah menjadi bagian instrumen strategis pertahanan dan kedaulatan negara.
“Setiap kebijakan tata ruang memiliki dimensi strategis bagi pertahanan negara. Oleh karena itu, integritas tata ruang pertahanan menjadi suatu keharusan,” tegasnya.
Sementara itu, dalam forum diskusi, Wagub Ingkong memaparkan sejumlah isu krusial terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), antara lain pengembangan Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) yang berlokasi di Desa Mangkupadi, Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan.
Wagub Ingkong menyebutkan, dalam perjalanannya proyek tersebut sempat menemui berbagai kendala dan hingga kini belum juga menemui titik penyelesaian tuntas.
“Yang terpenting adalah kita duduk bersama, melakukan sosialisasi yang komprehensif kepada seluruh pemangku kepentingan. Kita juga harus memahami dan menghormati kebijakan lokal, terutama hak-hak masyarakat,” ujar Wagub.
Lebih lanjut, Wagub mengatakan, selama dua periode menjabat sebagai Wakil Bupati Bulungan, dirinya banyak menghadapi tantangan terkait tata ruang bersama pemerintah dan masyarakat.
“Banyak pihak yang merasa dirugikan atau menjadi korban, terutama masyarakat setempat,” ujarnya.
Selain itu, Wagub Ingkong menyampaikan, pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut juga kerap mengalami berbagai kendala, seperti pada pembangunan konektivitas jalan dan jembatan yang bersinggungan dengan regulasi perizinan yang sangat kompleks.
“Tantangan administratif ini menjadi kendala signifikan dalam percepatan pembangunan kabupaten,” jelasnya.
Rakornas ini mempertemukan unsur pemerintah pusat, daerah, dan pertahanan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyelenggaraan tata ruang wilayah nasional yang terpadu, adaptif, dan berdaya saing tinggi, yang berorientasi pada kedaulatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (dkisp)
Discussion about this post