BPPD Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat di Perbatasan

NUNUKAN – Berada di Perbatasan Malaysia – Indonesia, Kabupaten Nunukan, tentu memiliki tingkat kerawanan dengan berbagai gangguan seperti pergeseran patok batas negara, pencaplokan tanah perbatasan, rawan penyelundupan (smuggling), dan perdagangan gelap (illegal trading), lainnya lagi, rawan dari aspek keamanan dan pertahanan.

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan, Dian Kusumanto, mengatakan, dari 21 kecamatan terdapat 17 kecamatan yang terdepan atau berbatasan langsung dengan Malaysia.

“Terdepan itu 17 kecamatan, sedangkan 4 kecamatan yang tidak masuk, seperti Lumbis, Sembakung, Tulin Onsoi dan Sembakung Atulai,” bebernya.

Menurut Dian, yang termasuk rawan di perbatasan Kabupaten Nunukan itu dilihat dari banyaknya kasus lintas batas terkait dengan perdagangan ilegal dan ilegal-ilegal lainnya.

“Rawan bisa dilihat dari aktifitas warganya, seperti di Sebatik ada jalur tradisional atau jalur tikusnya, termasuk di Sei Manggaris, dan juga di wilayah Lumbis, karena terbatasnya penjagaan, dan luasnya wilayah di daerah tersebut, sehingga cukup rawan,” imbuhnya

Maka tidak mengherankan jika pembangunan sektor ekonomi, sektor pendidikan, dan sektor kesehatan di wilayah perbatasan yang jauh menjadi tertinggal.

Menyikapi hal tersebut BPPD Kabupaten Nunukan membekali dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat tentang perbatasan, khusunya bagaimana memahami tentang patok-patok batas darat dan permasalahannya.

“Kadang-kadang ada masalah terkait patok dan masyarakat kebanyakan belum paham, misal ada patok yang rusak ataupun bergeser, bagaimana kita menyikapinya, hal itu di jelaskan oleh TNI yang diwakilkan oleh Satgas Pamtas yang bertugas dan menjaga wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, dalam kegiatan tersebut” terang Dian, Kamis (25/4/2024) lalu.

Dian menyebut, dalam kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat itu dilaksankan di Tulin Onsoi dengan melibatkan desa-desa dari 3 kecamatan diantaranya Tolin onsoi, Sai Manggaris dan Lumbis Pansiangan.

“Kita mengundang dan melibatkan aparat desa, tokoh masyarakat Desa, kepala desa, termasuk Babinsa, dan Bhabinkamtibmas,” ujarnya.(DV*)