TARAKAN – Debat publik pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara tahun 2024, berlangsung pada Rabu (09/10/2024) malam, di gedung Tarakan Convention Center (TACC), Kota Tarakan.
Tahapan Pilkada 2024 ini digelar oleh KPU Kaltara, menghadirkan 3 pasang calon Gubernur dan wakil Gubernur Kaltara, tema debat sendiri secara umum terkait tata kelola pemerintahan yang baik ataupun good governance. Kemudian di dalamnya berkaitan sub tema di antaranya peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum, terkait pemberantasan korupsi, penanggulangan narkoba dan lainnya.
Pada penyampain visi misinya calon Gubernur dan wakil Gubernur Kaltara nomor urut 1, Sulaiman dan Adri Patton, ingin mewujudkan Kaltara sebagai beranda negara yang maju, mandiri, berkeadilan, aman dan sejahtera.
“Misi dengan tagline Kaltara bersinergi, kami akan mengelola pelayanan pemerintahan yang terintegrasi, melalui sinergitas antara pemerintahan tingkat II, Provinsi sampai dengan pemerintahan pusat dalam rangka menyatukan arah pembangunan yang jelas satu visi”, ujar Sulaiman.
Terkait pelayanan publik kepada para nelayan dan petambak pasangan dengan jargon SULTON ini juga menjadi program prioritas.
“Untuk pelayanan publik terutama pada kebutuhan pelayanan petambak, nelayan dan petani rumput laut. kami akan mengutamakan dan memprioritaskan pada produktivitas, produksi hingga pemasaran. Kami menyiapkan tata niaga untuk menstabilkan harga komoditas yang dihasilkan oleh petani, nelayan dan petani rumput laut”, ungkap Sulaiman.
“Dan terkait pelayanan umum bila ada masalah kami buka bilik pengaduan agar masyarakat dapat mengadukan kepada kami segala persoalan terkait permasalahan selama 24 jam. Masyarakat dapat mengadu melalui hotline center. Akan kami lakukan sistem transformasi digital . mulai pendataan semua potensi yang ada di Kaltara. selanjutnya disusun sebagai rencana program kerja dan arah pembangunan kedepan. Tata kelola yang baik terlebih dahulu harus disetujui oleh DPRD sebagai fungsi legislatif melibatkan semua unsur masyarakat sebagai sistem pengawasannya”, jelasnya lagi.
Untuk menciptakan pejabat yang kompeten di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan utara, mereka pun akan menerapkan sistem rekrutmen dengan melibatkan akademisi.
“Untuk menciptakan pejabat yang kompeten kami akan melakukan open recruitment melibatkan institusi lokal seperti UBT, Unikal, dan universitas terkemuka dan assessment center yang kredibel agar dapat terjaring pejabat yang berkualitas dan kredibilitas”, ungkapnya.
Selanjutnya terkait penegakan hukum dan penanggulangan peredaran narkoba, “kami akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dengan melibatkan semua institusi mulai dari KPK, Polri, Kejaksaan hingga pengadilan sampai semua komponen bangsa termasuk tindak pidana korupsi”.
“Dan masalah untuk Narkoba kami akan melibatkan institusi yang ada BNN, TNI Polri, pemerintahan daerah serta semua komponen masyarakat yang dapat memberikan informasi tentang penggunaan narkoba”, pungkasnya. (*)
Discussion about this post