Ketimpangan Kesejahteraan Guru TPA, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Bertindak

SAMARINDA – Pemerintah dinilai abai terhadap kesejahteraan guru TPA di Kalimantan Timur (Kaltim), padahal mereka berperan penting dalam membentuk karakter generasi muda. Mengenai hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kaltim La Ode Nasir, pun angkat bicara. Dirinya mendesak agar kesejahteraan guru-guru TPA mulai menjadi prioritas dalam kebijakan daerah.

Para guru TPA, menurut La Ode, merupakan ujung tombak karakter pendidikan bagi anak-anak,namun ironisnya, mereka hidup dalam kondisi yang kurang sejahtera karena kehormatan yang diterima sangat minim.

“Para guru TPA bekerja dalam diam, tapi hasil dari pengajaran mereka menentukan masa depan karakter anak-anak kita. Ini bukan pekerjaan kecil, melainkan fondasi peradaban,” jelasnya.

Dirinya menilai bahwa keikhlasan guru TPA dalam mendidik anak-anak sangatlah tinggi, namun kenyataan pahitnya, banyak di antara mereka yang hanya memberikan kontribusi kepada masyarakat karena minimnya bahkan tidak adanya kehormatan yang sama sekali.

Lebih lanjut kata, La Ode menjelaskan bahwa jika pemerintah serius ingin membangun generasi yang religius dan berakhlak,

maka investasi pertama harus dimulai dari para pendidik agama. Tanpa itu, pembangunan karakter bangsa akan pincang dan tidak seimbang. “Apresiasi terhadap guru TPA tidak cukup hanya dengan ucapan terima kasih. Sudah waktunya ada kebijakan yang melindungi dan menyejahterakan mereka’ terang La Ode.

La Ode menyarankan agar pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan guru TPA dengan mengalokasikan dana melalui APBD atau hibah pendidikan keagamaan, sehingga peran mereka dalam pendidikan karakter anak bangsa dapat diakui secara konstruktif dan berdampak positif dalam jangka panjang.

“Jika quru mata pelajaran umum bisa mendapat tunjangan dan perhatian, kenapa tidak dengan guru TPA? Mereka juga mendidik, bahkan di bidang yang sangat fundamental” imbuhnya.

Terakhir, La Ode menekankan pentingnya kepastian masa depan bagi guru TPA. Oleh karena itu, dia berharap pemerintah daerah segera membuat rencana strategi yang jelas, mulai dari pendataan hingga pemberian insentif rutin, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.(hms)