Minggu, November 22, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Nunukan DPRD NUNUKAN

Polemik Kapal Penumpang Nunukan–Tawau, Dishub Dorong Koordinasi Lintas Negara Melalui Sosek Malindo

by Grande Media
19/06/2025
in DPRD NUNUKAN, Nunukan
0
Polemik Kapal Penumpang Nunukan–Tawau, Dishub Dorong Koordinasi Lintas Negara Melalui Sosek Malindo
Share on FacebookShare on Twitter

NUNUKAN – Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Lisman, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Ambalat I DPRD Nunukan, Selasa (17/06/2025), yang membahas berbagai persoalan atau polemik yang dihadapi oleh pelaku usaha kapal penumpang rute Nunukan–Tawau.

RDP ini mempertemukan Perkumpulan Penyedia Jasa Kapal Penumpang Nunukan-Tawau dengan sejumlah pihak terkait, termasuk instansi teknis dan perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Dalam kesempatan tersebut, Lisman hadir sebagai perwakilan dari Pemkab Nunukan untuk mendengarkan langsung persoalan yang dihadapi para pelaku usaha. Salah satu hal yang cukup mengejutkan, menurut Lisman, adalah informasi mengenai adanya pemilik kapal yang dikenai denda oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan, Lisman.

“Kami baru tahu dari forum ini bahwa ada pemilik kapal yang terkena denda dari BPK. Peran kami di sini lebih kepada mendengarkan apa yang disampaikan oleh Komisi I dan pelaku usaha, serta menyampaikan pandangan dari sisi pemerintah daerah,” ujar Lisman.

Ia menambahkan bahwa permasalahan utama yang mengemuka dalam rapat adalah tidak sinkronnya sistem keimigrasian antara Indonesia dan Malaysia, yang menyebabkan kebingungan dalam operasional lintas batas. Kondisi ini berdampak langsung pada pelaksanaan layanan kapal penumpang reguler dari dan ke Tawau, Malaysia.

“Tadi sudah dijelaskan oleh pihak Imigrasi Nunukan bahwa memang ada perbedaan atau ketidaksambungan antara sistem imigrasi Indonesia dan Malaysia. Proses di lapangan terasa tidak konek,” jelas Lisman.

Untuk itu, pihaknya mendorong agar segera dilakukan pertemuan lintas sektor yang melibatkan Tim Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), guna mencari solusi bersama.

“Kami menyarankan agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti dengan pertemuan bersama Sosek Malindo. Ini menyangkut hubungan dua negara dan perlu koordinasi yang lebih menyeluruh antara imigrasi kedua belah pihak,” tambahnya.(dv)

Tags: dishub nunukandprd nunukankalatra grandeMalaysiapolemik kapaltawau
Previous Post

“Menarik” SMPN 1 Lumbis Tampilkan Tari Persembahan Khas Dayak Okolod di FLS3N

Next Post

Ditetapkan, Status Desa Sebagai Dasar Perencanaan Program Pembangunan yang Lebih Terarah

Berita Lainnya

Jalan Kebun Terhambat Status Kawasan Hutan, Yawong Salaju Minta Solusi untuk Warga Wilayah Pedalaman Nunukan
Daerah

Jalan Kebun Terhambat Status Kawasan Hutan, Yawong Salaju Minta Solusi untuk Warga Wilayah Pedalaman Nunukan

21/11/2026
Gerindra dan KKN Soroti Pemerataan APBD Nunukan 2027, Pedalaman hingga Perbatasan Jadi Perhatian
Daerah

Gerindra dan KKN Soroti Pemerataan APBD Nunukan 2027, Pedalaman hingga Perbatasan Jadi Perhatian

18/11/2026
PDI Perjuangan Dukung Penjajakan Pinjaman Daerah, Asal untuk Infrastruktur Produktif Nunukan
Daerah

PDI Perjuangan Dukung Penjajakan Pinjaman Daerah, Asal untuk Infrastruktur Produktif Nunukan

18/11/2026
NasDem Sebut Gap Anggaran Rp200 Miliar sebagai Alarm Darurat Fiskal RAPBD Nunukan 2027
Daerah

NasDem Sebut Gap Anggaran Rp200 Miliar sebagai Alarm Darurat Fiskal RAPBD Nunukan 2027

18/11/2026
Fraksi Demokrat Soroti Potensi Kesenjangan Anggaran Rp200 Miliar dalam RAPBD Nunukan 2027
Daerah

Fraksi Demokrat Soroti Potensi Kesenjangan Anggaran Rp200 Miliar dalam RAPBD Nunukan 2027

18/11/2026
Fraksi PKS Desak APBD 2027 Prioritaskan Jalan Sembakung hingga Penanganan Banjir Sebatik
Daerah

Fraksi PKS Desak APBD 2027 Prioritaskan Jalan Sembakung hingga Penanganan Banjir Sebatik

18/11/2026
Next Post
Ditetapkan, Status Desa Sebagai Dasar Perencanaan Program Pembangunan yang Lebih Terarah

Ditetapkan, Status Desa Sebagai Dasar Perencanaan Program Pembangunan yang Lebih Terarah

Iskandar Ahmaddien: Ekonomi Nunukan Tumbuh 3,55 Persen

Iskandar Ahmaddien: Ekonomi Nunukan Tumbuh 3,55 Persen

Polda Kaltara Gelar Upacara Pencucian Pataka “NGELIMUT MENGKA PEGUNA” Jelang Hari Bhayangkara Ke-79

Polda Kaltara Gelar Upacara Pencucian Pataka "NGELIMUT MENGKA PEGUNA" Jelang Hari Bhayangkara Ke-79

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.