TARAKAN – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Kota Tarakan berlangsung hangat dan penuh dialog. DPC SP Kahutindo Kota Tarakan menggelar dialog interaktif dalam rangka May Day Kahutindo Expo 2026 di Lapangan Bandara Juwata, Kamis (30/4/2026) malam.
Kegiatan ini mengangkat tema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sekaligus pembahasan rencana pembentukan Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan di Kalimantan Utara, yang menjadi perhatian utama para pekerja dan pemangku kebijakan.
Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber, di antaranya dari unsur serikat pekerja, BPJS Ketenagakerjaan, mediator hubungan industrial, aparat kepolisian, hingga jajaran DPRD Provinsi Kalimantan Utara, termasuk Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsuddin Arfah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum dialog yang dinilai penting sebagai jembatan komunikasi antara pekerja dan pemerintah.
Ia juga menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret dari setiap masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang hadir dan berpartisipasi. Ini bukan sekadar diskusi, tetapi harus menjadi dasar langkah nyata ke depan,” ujarnya.
Syamsuddin memastikan Komisi IV DPRD Kaltara akan segera mengundang Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Utara dalam pertemuan lanjutan guna membahas secara lebih mendalam isu PKWT dan perlindungan tenaga kerja.
Menurutnya, pembahasan tidak hanya akan difokuskan pada PKWT, tetapi juga penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan melalui pembentukan Satgas Pengawasan yang dinilai penting untuk memastikan kepatuhan di lapangan.
“Selain membahas PKWT, kami juga akan memperkuat pembahasan terkait Satgas Pengawasan Ketenagakerjaan agar perlindungan pekerja benar-benar berjalan efektif,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data yang ada, jumlah tenaga kerja di Kalimantan Utara mencapai sekitar 314 ribu orang dari total penduduk kurang lebih 700 ribu jiwa. Namun, data rinci terkait pekerja berstatus PKWT masih perlu diperdalam.
“Ini menjadi perhatian serius kami. Karena itu, akan ada rapat lanjutan bersama Dinas Tenaga Kerja, serikat pekerja, dan pihak terkait untuk memperkuat data dan kebijakan,” tambahnya.
Suasana dialog berlangsung aktif dengan berbagai aspirasi dari peserta, mulai dari kepastian kerja hingga pengawasan hubungan industrial di perusahaan.
Melalui momentum May Day 2026 ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan yang berpihak pada pekerja, baik melalui regulasi, pengawasan, maupun kolaborasi lintas sektor.(*)
Discussion about this post