TARAKAN – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Utara memprakirakan inflasi di Kalimantan Utara sepanjang 2026 tetap berada dalam kondisi terkendali meski dibayangi berbagai risiko global dan domestik.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, mengatakan tekanan inflasi ke depan perlu terus diantisipasi, terutama akibat ketidakstabilan geopolitik global dan meningkatnya kebutuhan pangan di daerah.
“Inflasi Kaltara diprakirakan tetap terjaga pada 2026, meskipun terdapat risiko tekanan inflasi global seperti tensi geopolitik dan perang dagang, serta risiko inflasi dari dalam negeri akibat meningkatnya kebutuhan pangan seiring berkembangnya industri dan meningkatnya realisasi MBG di Kaltara,” ujarnya, Selasa (12/05/2026).
Menurut Hasiando, perang di kawasan Eropa dan Timur Tengah serta dampak perang dagang Amerika Serikat berpotensi memicu kenaikan harga komoditas global yang dapat memengaruhi stabilitas harga di daerah.
Selain itu, ketergantungan Kalimantan Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas inflasi.
“Permintaan pangan di Kaltara terus meningkat seiring pertumbuhan industri dan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, penguatan ketahanan pangan daerah menjadi sangat penting,” katanya.
Meski demikian, Bank Indonesia menilai terdapat sejumlah faktor yang dapat menjadi penahan laju inflasi atau downside risk sepanjang 2026.
Salah satunya adalah penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan percepatan program swasembada pangan melalui Luas Tambah Tanam (LTT), Optimalisasi Lahan (Oplah), hingga program cetak sawah baru.
Selain itu, kegiatan pengendalian inflasi seperti Gerakan Pasar Murah, sidak pasar, hingga bantuan pangan dinilai masih efektif menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok masyarakat.
Untuk menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara terus memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis framework 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Pada aspek keterjangkauan harga, BI bersama pemerintah daerah dan Bulog rutin menggelar Gerakan Pasar Murah secara mobile di Kota Tarakan, termasuk saat pelaksanaan car free day.
Program Mini Distribution Center (MDC) juga terus diperkuat melalui kios maupun mobil pengendalian inflasi yang menjual komoditas lebih murah dibanding harga pasar.
Sementara pada aspek ketersediaan pasokan, TPID Kaltara mendorong kerja sama antar daerah melalui transaksi Business to Business antara pengusaha di Tarakan dan offtaker di Kabupaten Enrekang untuk komoditas bawang merah.
“Kerja sama antar daerah dilakukan untuk memotong rantai distribusi sehingga harga komoditas bisa lebih stabil saat terjadi kenaikan harga,” jelas Hasiando.
Pemerintah daerah juga mempercepat program swasembada pangan melalui penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), rehabilitasi irigasi, dan revitalisasi kelembagaan petani.
Di sisi distribusi, proyek perluasan Pelabuhan Malundung dan pembangunan 100 kilometer Jalan Usaha Tani di Kabupaten Bulungan diharapkan dapat memperlancar distribusi pangan dan menekan biaya transportasi hasil pertanian.
Sedangkan pada aspek komunikasi efektif, TPID memanfaatkan Sistem Informasi Pengendalian Inflasi dan Harga Terpadu (SIAP-SIGAP KU) untuk memantau harga dan stok komoditas secara real time di pasar.
Selain itu, High Level Meeting TPID dan publikasi rutin perkembangan inflasi terus dilakukan guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
“TPID Kaltara akan terus bersinergi dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan daerah agar inflasi tetap terkendali sepanjang 2026,” pungkasnya.(*dv)
Discussion about this post