TARAKAN – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara mendorong adanya solusi yang proporsional terkait biaya lahan praktik mahasiswa kesehatan di RSUD dr. H. Jusuf SK.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Kesehatan, Bappenda Kaltara, serta sejumlah perguruan tinggi kesehatan di Kaltara, Kamis (17/9/2026).
Dalam RDP, pihak Universitas Borneo Tarakan (UBT) dan Poltekkes Kaltara menyampaikan kekhawatiran terhadap penyesuaian tarif praktik dan biaya penelitian mandiri yang dinilai berpotensi menambah beban mahasiswa.
Pasalnya, mahasiswa yang menjalani pendidikan kesehatan harus mengikuti praktik lapangan sebagai bagian dari proses pendidikan, sementara sebagian besar mahasiswa memiliki Uang Kuliah Tunggal (UKT) sekitar Rp3 juta hingga Rp4,7 juta.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltara, Dr. H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si., mengatakan persoalan biaya praktik perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan kepentingan mahasiswa, regulasi, serta keberlangsungan operasional rumah sakit.
“Mahasiswa yang sedang menjalani praktik ini merupakan calon tenaga kesehatan kita. Karena itu, perlu dicari solusi yang tidak hanya memperhatikan aspek regulasi dan operasional rumah sakit, tetapi juga kemampuan mahasiswa,” ujar Syamsuddin.
Menurutnya, pendidikan dan praktik mahasiswa kesehatan memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan di daerah. Karena itu, pembahasan mengenai biaya praktik diharapkan tidak berhenti pada persoalan tarif, tetapi menghasilkan skema yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Budi, menjelaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan sebagai bagian dari upaya mendukung efisiensi dan keberlangsungan operasional rumah sakit yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Meski demikian, manajemen RSUD tetap membuka ruang pembahasan bersama perguruan tinggi untuk mencari skema pembiayaan yang sesuai ketentuan sekaligus mempertimbangkan kemampuan mahasiswa.
Dari sisi regulasi, Bappenda Kaltara menjelaskan bahwa ketentuan tarif retribusi memiliki dasar hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kaltara Nomor 1 Tahun 2024.
Namun, mekanisme keringanan biaya masih dimungkinkan melalui pengajuan secara resmi kepada Direktur RSUD sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai tindak lanjut, para pihak sepakat membahas skema keringanan biaya melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi dan RSUD dr. H. Jusuf SK.
Selanjutnya, akan dilakukan pembahasan teknis untuk menghitung dan menyepakati besaran biaya lahan praktik yang lebih proporsional, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Syamsuddin berharap pembahasan tersebut dapat menghasilkan solusi yang tidak memberatkan mahasiswa, namun tetap memberikan kepastian bagi rumah sakit dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pendidikannya.
“Yang kita cari adalah titik temu. Pendidikan mahasiswa harus tetap berjalan, kemampuan mahasiswa juga harus diperhatikan, sementara tata kelola dan operasional rumah sakit tetap harus sesuai aturan,” pungkasnya.
Discussion about this post