TARAKAN – Kebijakan efisiensi anggaran menjadi tantangan dalam penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan tersebut, DPRD Kaltara mendorong agar program-program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan dukungan anggaran.
Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, S.E., M.M., mengatakan keterbatasan anggaran menjadi salah satu persoalan yang disampaikan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembahasan program kerja tahun mendatang.
Hal itu terungkap dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltara bersama empat ketua komisi di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kaltara di Tarakan, Kamis (22/10/2026).
Dalam rapat tersebut, masing-masing ketua komisi menyampaikan hasil pembahasan bersama OPD terkait kebutuhan anggaran dan program yang akan dilaksanakan pada 2027.
Achmad Djufrie menyebut sebagian besar OPD menilai anggaran yang tersedia belum mencukupi untuk menjalankan seluruh program yang direncanakan.
“Rata-rata OPD menyampaikan anggarannya tidak cukup. Program-program yang direncanakan tidak semuanya bisa berjalan, sehingga mereka meminta dukungan DPRD untuk membicarakan penambahan anggaran dengan TAPD,” ujarnya.
DPRD, lanjutnya, akan membahas berbagai usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan dilakukan untuk melihat kemungkinan penyesuaian anggaran dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Achmad Djufrie menegaskan, efisiensi tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
Menurutnya, kedua sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga alokasi anggarannya harus dijaga.
“Pendidikan jangan dikurangi, begitu juga kesehatan. Kalau memungkinkan, anggarannya harus ditambah karena menyangkut kepentingan orang banyak,” katanya.
Ia juga menaruh perhatian pada program beasiswa yang membantu pelajar dan mahasiswa melanjutkan pendidikan. Menurutnya, dukungan terhadap masyarakat kurang mampu dan peserta didik berprestasi perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran.
Achmad Djufrie mendorong pemerintah provinsi mengevaluasi belanja daerah untuk mengidentifikasi pos anggaran yang memungkinkan disesuaikan demi mendukung program prioritas.
Ia berharap pembahasan bersama TAPD dapat menghasilkan kesepakatan yang seimbang antara kebutuhan program, kemampuan fiskal, dan pelaksanaan efisiensi.
Dengan demikian, penyusunan APBD 2027 diharapkan tidak hanya memperhitungkan penghematan belanja, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. (*)
Discussion about this post