TARAKAN – Perubahan judul Peraturan Daerah tentang ketenagakerjaan di Kalimantan Utara tidak mengubah semangat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja lokal.
Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, saat menyosialisasikan Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dalam kegiatan reses di Kedai Celebes, Tarakan, Ahad (15/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah unsur masyarakat, mulai dari ketua RT, perwakilan serikat buruh, tokoh masyarakat hingga warga.
Syamsuddin menjelaskan, rancangan perda tersebut sebelumnya menggunakan nama Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Namun, setelah melalui proses evaluasi, Kementerian Dalam Negeri meminta adanya perubahan pada judul regulasi tersebut.
“Awalnya perda ini namanya Perda Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi, oleh Kemendagri kita diminta untuk merevisi nama atau judulnya. Jadi, judul perda ini adalah Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan,” kata Syamsuddin.
Politisi PKS itu menegaskan, perubahan nama tersebut tidak menghilangkan substansi yang sebelumnya diperjuangkan, terutama terkait perlindungan dan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal di Kalimantan Utara.
Menurutnya, keberadaan perda tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan sekaligus menjadi instrumen perlindungan bagi masyarakat yang bekerja di daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai tenaga kerja lokal yang mengacu pada identitas kependudukan, seperti KTP dan Kartu Keluarga.
Ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelaksanaan kebijakan penyerapan tenaga kerja serta memperkuat peluang masyarakat yang berdomisili di Kalimantan Utara.
Dalam kegiatan reses itu, Syamsuddin juga membuka ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, masukan dari masyarakat, khususnya kalangan pekerja dan serikat buruh, menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan perda di lapangan.
Ia berharap Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi sebuah regulasi di atas kertas, tetapi dapat memberikan dampak nyata dalam menciptakan perlindungan dan kepastian bagi tenaga kerja di Kalimantan Utara.
Discussion about this post