Persoalan Pekerja Selesai Lewat Mediasi, Serikat Buruh Apresiasi DPRD Kaltara

TARAKAN – Upaya mediasi yang dilakukan DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam membantu menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan mendapat apresiasi dari kalangan serikat buruh.

Apresiasi tersebut disampaikan dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kaltara dari Daerah Pemilihan Tarakan, Syamsuddin Arfah, di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Ahad (15/11/2026).

Menurut Syamsuddin, kehadiran DPRD dalam persoalan yang dihadapi pekerja menjadi salah satu upaya untuk membuka ruang komunikasi antara para buruh dengan pihak-pihak terkait.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan serikat buruh menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kaltara, khususnya Komisi IV, atas peran yang telah dilakukan dalam memediasi persoalan pekerja.

“Ada juga apresiasi dari serikat buruh kepada anggota DPRD, khususnya Komisi IV, karena memediasi mereka sehingga persoalan mereka bisa diselesaikan,” ujar Syamsuddin.

Politisi PKS itu mengatakan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan membutuhkan komunikasi dan dialog yang terbuka. Menurutnya, tidak semua persoalan harus berlarut-larut apabila para pihak diberikan ruang untuk duduk bersama mencari solusi.

Ia menegaskan, DPRD Kaltara akan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Bagi Syamsuddin, kegiatan reses menjadi salah satu kesempatan untuk mendengar langsung kondisi dan persoalan yang dihadapi masyarakat, termasuk kalangan pekerja.

“Aspirasi yang disampaikan tentu tidak hanya kita dengar dalam pertemuan. Yang terpenting adalah bagaimana persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti dan dicarikan solusi bersama,” katanya.

Selain persoalan ketenagakerjaan, masyarakat juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pelayanan sosial dan program pemerintah. Seluruh aspirasi tersebut, menurut Syamsuddin, akan menjadi bahan untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Melalui komunikasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan, ia berharap berbagai persoalan masyarakat dapat memperoleh perhatian dan penyelesaian sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.