TARAKAN – Keterlibatan masyarakat dan kalangan akademisi dinilai penting dalam proses pembentukan peraturan daerah. Aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mengatakan kegiatan reses menjadi salah satu ruang untuk mendengarkan langsung masukan masyarakat terkait berbagai persoalan, termasuk rencana pembahasan sejumlah peraturan daerah.
Hal itu disampaikan Syamsuddin saat menggelar reses bersama warga di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah ketua RT, tokoh masyarakat dan warga dari berbagai lingkungan di Kota Tarakan.
Menurut politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut, DPRD tidak hanya membahas persoalan pembangunan dan anggaran, tetapi juga menjalankan fungsi legislasi melalui pembentukan dan evaluasi peraturan daerah.
“Dalam reses ini kami membahas perda-perda yang sudah kita jalankan dan perda-perda yang rencananya akan kita bahas atau akan kita pansuskan,” ujarnya.
Syamsuddin mengatakan masukan masyarakat diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai persoalan yang berkembang di lingkungan sosial.
Berbagai aspirasi tersebut dapat menjadi bahan awal dalam melihat kebutuhan terhadap penguatan kebijakan maupun regulasi di daerah.
Ia menambahkan, setiap rencana pembentukan peraturan daerah tidak dapat dilakukan secara serta-merta. Ada tahapan yang harus dilalui, termasuk penyusunan kajian akademik sebagai landasan dalam pembahasan regulasi.
Untuk mendukung proses tersebut, DPRD Kaltara berencana bekerja sama dengan kalangan akademisi, termasuk Universitas Borneo Tarakan.
“Kajian akademisnya nanti kita kerja sama dengan Universitas Borneo Tarakan. Setelah itu, baru kita lanjutkan dalam proses pembahasan perda,” katanya.
Syamsuddin berharap komunikasi antara masyarakat, DPRD dan kalangan akademisi dapat menghasilkan masukan yang konstruktif dalam pembentukan kebijakan daerah.
Menurutnya, regulasi yang baik harus lahir dari proses yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta melalui mekanisme pembahasan yang berlaku.
Melalui kegiatan reses, berbagai masukan yang disampaikan warga akan dihimpun sebagai bagian dari pelaksanaan tugas DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.
Discussion about this post