Anggaran Beasiswa Kaltara Tinggal Rp5 Miliar, Syamsuddin: Pendidikan Anak Harus Tetap Diperjuangkan

TARAKAN – Keterbatasan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara turut berimbas pada dukungan pendidikan bagi generasi muda. Anggaran program beasiswa yang sebelumnya mencapai sekitar Rp15 miliar kini hanya tersedia sekitar Rp5 miliar.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah. Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak Kaltara.

Hal itu disampaikan Syamsuddin saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).

“Beasiswa itu yang lalu-lalu biasanya Rp15 miliar, maka tahun ini kita hanya mendapatkan anggaran Rp5 miliar,” ujar Syamsuddin.

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan itu mengatakan, penurunan anggaran tersebut tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah yang saat ini mengalami keterbatasan.

Akibatnya, sejumlah program pemerintah harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, termasuk program beasiswa bagi mahasiswa.

Meski demikian, Syamsuddin mengatakan DPRD Kaltara akan terus berupaya mendorong penambahan anggaran beasiswa dalam pembahasan APBD Tahun 2027.

Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan tetap menjadi hal penting untuk diperjuangkan.

“Di 2027 ini kami lagi berupaya agar anggaran beasiswa itu bisa dinaikkan. Karena kasihan anak-anak kita yang mau kuliah,” katanya.

Syamsuddin menilai pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan sumber daya manusia Kaltara di masa depan. Karena itu, program beasiswa diharapkan dapat kembali memperoleh perhatian ketika kondisi fiskal daerah memungkinkan.

Ia berharap peningkatan anggaran pendidikan dapat menjadi salah satu prioritas dalam penyusunan APBD ke depan, terutama untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda melanjutkan pendidikan.

Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah dan DPRD tetap perlu mencari ruang agar program yang berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda dapat terus berjalan.

“Kita tentu berharap kondisi keuangan daerah ke depan semakin membaik, sehingga dukungan terhadap pendidikan dan kebutuhan masyarakat lainnya bisa kembali ditingkatkan,” pungkasnya.