TANJUNG SELOR – Keterbatasan fiskal menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kebijakan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. DPRD Provinsi Kalimantan Utara meminta Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan setiap alokasi belanja pada 2027 benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kaltara, H. Muhammad Nasir, mengatakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas menuntut pemerintah untuk semakin cermat dalam menentukan arah pembangunan.
Menurutnya, tidak semua program dapat dijalankan secara bersamaan ketika ruang fiskal mengalami keterbatasan. Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi kunci agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
“Pemerintah harus mampu menentukan program berdasarkan tingkat kebutuhan dan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Muhammad Nasir, Jumat (13/11/2026).
Ia menilai sektor pelayanan dasar harus tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan anggaran. Pendidikan dan kesehatan, termasuk pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas dan kebutuhan masyarakat, perlu ditempatkan dalam prioritas pembangunan.
“Keterbatasan anggaran harus disikapi dengan menentukan skala prioritas. Program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat harus tetap menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain memastikan program disusun secara selektif, Nasir menekankan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran. Ia meminta pemerintah daerah memastikan setiap rupiah yang telah dialokasikan digunakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan pembangunan.
“Saya meminta agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan tidak menyimpang dari tujuan pembangunan,” tegasnya.
Menurut Nasir, DPRD memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan kebijakan anggaran. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan program pemerintah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
Ia menambahkan, kondisi fiskal yang terbatas membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan DPRD. Kolaborasi dalam perencanaan hingga pengawasan dinilai penting agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.
“Sinergi antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pembangunan daerah,” pungkasnya.
DPRD Kaltara berharap kebijakan anggaran 2027 dapat lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga setiap program yang dijalankan pemerintah daerah mampu memberikan dampak yang terukur bagi pembangunan Kalimantan Utara.
Discussion about this post