NUNUKAN – Tidak semua aspirasi masyarakat yang diperjuangkan wakil rakyat dapat langsung diwujudkan. Keterbatasan anggaran dan mekanisme perencanaan menjadi sejumlah faktor yang harus dihadapi dalam memperjuangkan kebutuhan warga.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat menggelar reses bersama komunitas majelis taklim di kediamannya, Jalan Antasari, Kabupaten Nunukan, Jumat (13/11/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat tersebut, Nasir tidak hanya memaparkan berbagai aspirasi masyarakat yang telah berhasil diperjuangkan. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyampaikan secara terbuka sejumlah kebutuhan warga yang masih dalam proses maupun belum dapat direalisasikan.
Menurut Nasir, kegiatan reses tidak hanya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan harapan, tetapi juga momentum bagi anggota DPRD untuk memberikan penjelasan mengenai perkembangan aspirasi yang sebelumnya telah dihimpun.
“Reses bukan hanya kesempatan bagi masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga bagi kami untuk menjelaskan apa yang sudah berhasil diperjuangkan, apa yang masih dalam proses, dan apa yang belum bisa diwujudkan,” ungkap Nasir.
Anggota Komisi II DPRD Kaltara tersebut menilai keterbukaan menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan antara masyarakat dan wakil rakyat.
Ia mengakui, setiap usulan masyarakat harus melewati tahapan dan mekanisme yang tidak singkat, mulai dari perencanaan hingga pembahasan anggaran. Selain itu, setiap aspirasi juga harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah di masing-masing tingkatan.
Di tengah kondisi kemampuan keuangan daerah yang terbatas, Nasir mengatakan tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung masuk dalam program dan anggaran pemerintah.
“Harapan masyarakat tentu sangat besar. Tetapi kita juga harus menyampaikan kondisi yang sebenarnya. Tidak semua usulan bisa langsung diwujudkan, terlebih di tengah keterbatasan anggaran daerah,” jelasnya.
Meski demikian, Nasir menegaskan keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui secara jujur sejauh mana aspirasi mereka telah diperjuangkan, sekaligus memahami berbagai pekerjaan rumah yang masih harus dikawal.
“Saya tidak ingin masyarakat hanya mendengar janji. Saya ingin mereka mengetahui apa yang sudah kita perjuangkan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah,” tuturnya.
Reses bersama komunitas majelis taklim tersebut merupakan titik ketiga dari lima agenda pertemuan yang direncanakan Muhammad Nasir di Kabupaten Nunukan dalam Masa Persidangan I Tahun 2026/2027.
Melalui dialog langsung dengan masyarakat, Nasir berharap hubungan antara wakil rakyat dan konstituen tidak hanya terbangun saat penyampaian aspirasi, tetapi juga melalui komunikasi terbuka mengenai proses dan hasil perjuangan yang telah dilakukan.
Discussion about this post