NUNUKAN – Penanganan kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Nunukan perlu mengedepankan pendekatan humanis dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
Upaya penataan kawasan, termasuk peremajaan maupun relokasi, diharapkan tidak sampai memutus mata pencaharian dan ikatan sosial warga yang terdampak.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Fraksi Karya Kebangkitan Nasional (KKN) DPRD Kabupaten Nunukan dalam menyampaikan pandangan umum terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Kabupaten Nunukan.
Ketua Fraksi KKN DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menyampaikan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak cukup hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi sosial dan kehidupan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
“Penanganan permukiman kumuh, khususnya jika menyangkut peremajaan atau relokasi, merupakan persoalan yang sensitif. Karena itu, setiap tahapan harus mengedepankan dialog, transparansi, dan pemberdayaan masyarakat agar tidak memutus mata pencaharian maupun ikatan sosial warga,” demikian penekanan Fraksi KKN dalam pandangan umumnya, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Senin (17/11/2026).
Pandangan tersebut disampaikan terkait Raperda tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang dibahas bersama Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Menurut Fraksi KKN, kedua regulasi tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan arah pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih tertata, layak, aman, serta berkelanjutan di Kabupaten Nunukan.
Selain pendekatan humanis, Fraksi KKN juga menyoroti pentingnya kejelasan skema pembiayaan penanganan kawasan kumuh.
Mengingat kemampuan APBD memiliki keterbatasan, pemerintah daerah perlu membangun sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan kelurahan, hingga dunia usaha.
Fraksi KKN mendorong adanya integrasi pembiayaan melalui APBD, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), APBD Provinsi, dana desa atau kelurahan, serta kontribusi dunia usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR).
“Penanganan kawasan kumuh membutuhkan dukungan pembiayaan yang terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang jelas dalam menyinergikan berbagai sumber pendanaan agar program penataan permukiman dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” menjadi salah satu catatan Fraksi KKN.
Tidak hanya pembangunan, keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur setelah program selesai juga menjadi perhatian.
Fraksi KKN menilai sejumlah program penataan kawasan berpotensi mengalami penurunan kualitas apabila tidak didukung sistem pemeliharaan yang baik.
Karena itu, keterlibatan kelembagaan masyarakat seperti Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) maupun kelompok swadaya masyarakat dinilai penting untuk menjaga fasilitas lingkungan yang telah dibangun.
Sementara terkait Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fraksi KKN memberikan perhatian terhadap kepastian penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) oleh pengembang.
Ryan Antoni melalui pandangan Fraksi KKN menyoroti masih adanya persoalan di masyarakat akibat keterlambatan penyerahan fasilitas umum oleh pengembang maupun pembangunan fasilitas yang tidak sesuai spesifikasi.
Fraksi KKN meminta agar Raperda tersebut mengatur secara tegas mekanisme pengawasan dan kewajiban penyerahan PSU, termasuk pengelolaan drainase untuk mencegah banjir, persampahan, ketersediaan air bersih, serta penerapan sanksi administratif maupun hukum bagi pengembang yang tidak memenuhi kewajibannya.
Aspek lingkungan hidup dan mitigasi bencana juga dinilai perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan permukiman. Pemerintah diharapkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), sistem resapan air, serta standar bangunan yang memperhatikan aspek ketahanan terhadap bencana.
Di sisi regulasi, Fraksi KKN berharap pembahasan kedua Raperda menghasilkan ketentuan yang jelas, operasional, dan tidak menimbulkan multitafsir.
Pemerintah daerah juga diminta memberikan kepastian mengenai target waktu penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagai aturan pelaksanaan.
Ryan Antoni menegaskan, sosialisasi setelah Peraturan Daerah ditetapkan juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat perlu mengetahui dan memahami ketentuan yang berlaku agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif.
“Peraturan daerah yang telah ditetapkan harus disosialisasikan kepada masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban mempublikasikan peraturan yang mengikat umum agar masyarakat mengetahui, memahami, dan dapat mematuhi ketentuan yang berlaku,” demikian penekanan Fraksi KKN.
Fraksi KKN pada prinsipnya menyambut baik pengajuan kedua Raperda tersebut dan berharap seluruh catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan selanjutnya.
Dengan regulasi yang kuat dan pelaksanaan yang berkelanjutan, pembangunan perumahan dan penataan kawasan permukiman di Kabupaten Nunukan diharapkan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih tertata, tetapi juga memberikan kepastian, kenyamanan, dan perlindungan bagi masyarakat. (*)











Discussion about this post