Kamis, November 19, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Daerah

Fraksi Gerindra Minta RAPBD 2027 Prioritaskan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan

by Grande Media
17/11/2026
in Daerah, DPRD NUNUKAN, Kalimantan Utara, Nunukan
0
Fraksi Gerindra Minta RAPBD 2027 Prioritaskan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan

Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027

Share on FacebookShare on Twitter

NUNUKAN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan mendorong pemerintah daerah menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 secara sehat, realistis, dan lebih berpihak kepada kebutuhan masyarakat.

Sejumlah catatan tersebut menjadi bagian dari substansi pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Penjelasan Bupati Nunukan atas Raperda APBD 2027.

Pandangan umum Fraksi Gerindra tidak dibacakan dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Rabu (18/11/2026), karena anggota fraksi yang bersangkutan berhalangan hadir.

Namun, substansi pandangan tersebut diperoleh melalui keterangan Staf Ahli Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Nunukan.

Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai belum optimal.

Pemerintah daerah didorong menggali potensi pendapatan melalui optimalisasi pajak, retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengembangan ekonomi lokal.

“Peningkatan PAD harus menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah. Potensi pajak, retribusi, aset daerah, dan sektor ekonomi lokal perlu dikelola secara maksimal untuk memperkuat kemandirian keuangan daerah tanpa membebani masyarakat kecil,” demikian substansi pandangan Fraksi Gerindra berdasarkan keterangan staf ahlinya.

Fraksi Gerindra juga meminta agar struktur belanja daerah lebih diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pengendalian belanja operasional birokrasi perlu dilakukan agar anggaran dapat diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik.

Pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan turut menjadi perhatian, terutama wilayah perbatasan dan pedalaman yang masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas.

“Anggaran pembangunan harus dibagikan secara proporsional dan memperhatikan kebutuhan setiap wilayah. Jangan sampai masyarakat di pedalaman dan perbatasan terus menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur maupun pelayanan dasar,” menjadi penekanan dalam substansi pandangan Fraksi Gerindra.

Selain pembangunan infrastruktur, Fraksi Gerindra mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, petani, nelayan, dan peternak. Program pemberdayaan tersebut diharapkan disusun secara tepat sasaran dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan produktivitas serta pendapatan masyarakat.

Dari sisi fiskal, Fraksi Gerindra turut mempertanyakan kondisi keuangan daerah, khususnya defisit RAPBD sebesar Rp25 miliar dan potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar akibat penyesuaian transfer ke daerah.

Pemerintah diminta memberikan penjelasan mengenai strategi menjaga stabilitas fiskal serta langkah yang akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

“Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka kondisi fiskal dan strategi pembiayaan yang akan ditempuh. Jika pinjaman daerah menjadi salah satu alternatif, maka kemampuan pembayaran dan risiko yang ditimbulkan harus diperhitungkan secara matang,” demikian substansi pandangan Fraksi Gerindra.

Fraksi Gerindra pada prinsipnya mendukung pembahasan RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan. Namun, pemerintah daerah diminta memastikan setiap kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan diharapkan menjadi perhatian utama dalam pembahasan anggaran selanjutnya.

Previous Post

Fraksi PDI Perjuangan Dorong APBD Nunukan 2027 Perkuat Infrastruktur dan Keadilan Sosial

Next Post

Nelayan Butuh Perahu, Warga Minta Dermaga, Achmad Djufrie Tampung Aspirasi Tanjung Palas

Berita Lainnya

Polda Kaltara Uji Bukti Kebakaran Gedung DPRD Nunukan, Penyebab Api Masih Didalami
Kalimantan Utara

Polda Kaltara Uji Bukti Kebakaran Gedung DPRD Nunukan, Penyebab Api Masih Didalami

18/11/2026
Rumah Belajar di Nunukan Cetak Kisah Inspiratif, Dua Alumni Kini Jadi Polisi
Kalimantan Utara

Rumah Belajar di Nunukan Cetak Kisah Inspiratif, Dua Alumni Kini Jadi Polisi

18/11/2026
Polda Kaltara Perkuat Perlindungan PMI Lewat Kerja Sama BP3MI
DPRD Kaltara

Polda Kaltara Perkuat Perlindungan PMI Lewat Kerja Sama BP3MI

18/11/2026
Kapolda Kaltara Minta Polres Nunukan Utamakan Pelayanan Masyarakat
Kalimantan Utara

Kapolda Kaltara Minta Polres Nunukan Utamakan Pelayanan Masyarakat

18/11/2026
Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat
DPRD Kaltara

Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

18/11/2026
Komisi IV DPRD Kaltara Bahas Penanganan Bencana di Tarakan
DPRD Kaltara

Komisi IV DPRD Kaltara Bahas Penanganan Bencana di Tarakan

18/11/2026
Next Post
Nelayan Butuh Perahu, Warga Minta Dermaga, Achmad Djufrie Tampung Aspirasi Tanjung Palas

Nelayan Butuh Perahu, Warga Minta Dermaga, Achmad Djufrie Tampung Aspirasi Tanjung Palas

Dari Jembatan hingga Sekolah, Ini Aspirasi Warga Tanjung Buka kepada Ketua DPRD Kaltara

Dari Jembatan hingga Sekolah, Ini Aspirasi Warga Tanjung Buka kepada Ketua DPRD Kaltara

Dengarkan Keluhan Warga Nunukan, Kapolda Kaltara Soroti Narkoba hingga Sabung Ayam

Dengarkan Keluhan Warga Nunukan, Kapolda Kaltara Soroti Narkoba hingga Sabung Ayam

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.