NUNUKAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan mendorong agar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 lebih diarahkan pada pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan.
Pandangan umum tersebut disampaikan Karunia dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi target pendapatan daerah sebesar Rp1,396 triliun. Namun, pemerintah daerah tetap diminta memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat.
“Optimalisasi PAD harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi, serta penggalian potensi daerah perlu dilakukan agar kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan semakin kuat tanpa membebani masyarakat,” demikian substansi pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Karunia.
Dari sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi alokasi belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun, termasuk belanja modal sebesar Rp332,8 miliar.
Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi mencapai Rp270,5 miliar. Anggaran ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga kawasan perbatasan dan pedalaman.
“Anggaran pembangunan infrastruktur harus benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat. Peningkatan jalan, jaringan, dan irigasi diharapkan dapat memperlancar aktivitas ekonomi, membuka akses antarwilayah, serta mengurangi kesenjangan pembangunan,” menjadi penekanan Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai pembangunan harus dirasakan secara merata, mulai dari wilayah Sebatik, perkotaan Nunukan, hingga pedalaman Krayan dan Sembakung.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan juga mencermati potensi kesenjangan antara proyeksi pendapatan sebesar Rp1,433 triliun dan kebutuhan belanja sebesar Rp1,633 triliun akibat dinamika penyesuaian transfer pemerintah pusat.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang belum mendesak serta mempertajam program-program prioritas.
Penjajakan pinjaman daerah juga dinilai perlu dilakukan secara hati-hati, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Dalam menghadapi keterbatasan fiskal, pemerintah perlu melakukan penajaman program prioritas dan memastikan setiap kebijakan pembiayaan dilakukan secara transparan serta terukur. Jangan sampai keterbatasan anggaran justru mengurangi program yang menyentuh kebutuhan masyarakat,” demikian substansi pandangan fraksi.
Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan APBD harus menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat.
Fraksi pada prinsipnya mengapresiasi dan mendukung pembahasan RAPBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan. Seluruh program dan alokasi anggaran akan dibahas lebih mendalam bersama pemerintah daerah melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi DPRD agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. (*)











Discussion about this post