TARAKAN – Berbagai kebutuhan pembangunan infrastruktur lingkungan menjadi aspirasi yang disampaikan para ketua RT dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Supaad Hadianto, di Kecamatan Tarakan Utara, Senin (16/11/2026).
Menanggapi aspirasi tersebut, Supaad menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, setiap usulan masyarakat perlu dilihat berdasarkan tanggung jawab masing-masing tingkatan pemerintahan.
Ia mengapresiasi para ketua RT yang menyampaikan kondisi pembangunan di wilayahnya. Menurutnya, penyampaian kebutuhan lingkungan merupakan bagian penting dari proses penyerapan aspirasi wakil rakyat.
Namun, Supaad mengingatkan bahwa tidak semua persoalan infrastruktur dapat langsung diperjuangkan melalui anggaran provinsi.
“Hampir semua ketua RT selalu mengusulkan lingkungannya. Itu sudah benar, menyampaikan situasi pembangunan untuk lingkungannya. Namun, karena itu bukan kewenangan provinsi, melainkan kewenangan kabupaten/kota, tentu saya tidak bisa menjawab, bahkan menjanjikan bahwa itu bisa dikerjakan,” ungkapnya.
Ia menegaskan tidak ingin memberikan janji di luar kewenangan yang dimiliki. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan yang terbuka agar mengetahui instansi yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.
Sementara untuk pembangunan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, Supaad menyebut salah satu perhatian adalah kelanjutan pembangunan Jalan Ring Road Tarakan.
“Misalnya Jalan Ring Road, itu akan kita terus bangun sampai tembus ke Pantai Amal,” ujarnya.
Supaad berharap aspirasi yang disampaikan dalam reses dapat menjadi bahan perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemerintahan sesuai kewenangannya.(*)








Discussion about this post