JAKARTA – Optimalisasi aset milik pemerintah daerah dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah keterbatasan fiskal akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., saat mengapresiasi capaian PAD Badan Penghubung (Banhub) Kaltara yang telah mencapai 92 persen dari target tahun 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan dalam kunjungan kerja sejumlah anggota DPRD Kaltara ke Kantor Banhub Kaltara di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Nasir menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa aset pemerintah daerah dapat dikelola secara produktif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Capaian PAD sebesar 92 persen ini patut diapresiasi. Apalagi masih ada waktu hingga akhir tahun, sehingga kami berharap target 100 persen benar-benar dapat tercapai,” ujar Nasir.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang menghadapi tekanan menuntut setiap organisasi perangkat daerah (OPD) lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan. Salah satunya melalui pemanfaatan aset yang selama ini belum dikelola secara maksimal.
“Di tengah keterbatasan anggaran, kita tidak boleh hanya mengeluhkan berkurangnya dana transfer pusat. Pemerintah daerah harus semakin kreatif mencari sumber pendapatan, termasuk melalui optimalisasi aset yang dimiliki,” tegasnya.
Kepala Banhub Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., CGRCP, menjelaskan realisasi PAD yang dikelola instansinya telah mencapai sekitar 92 persen dari target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara.
Teddy optimistis target tersebut dapat terpenuhi hingga akhir Desember 2026.
Adapun kontribusi pendapatan Banhub Kaltara berasal dari dua sumber utama, yakni penyewaan sebagian gedung kantor kepada Bank Kaltimtara sebesar Rp1,9 miliar per tahun serta retribusi pengelolaan mess sebesar Rp750 juta per tahun.
Dengan demikian, kedua sumber pendapatan tersebut memiliki nilai sekitar Rp2,65 miliar setiap tahun.
Nasir menilai langkah Banhub dalam mengoptimalkan aset daerah perlu menjadi contoh bagi OPD lainnya. Ia berharap setiap aset pemerintah yang memiliki nilai ekonomi dapat diidentifikasi dan dimanfaatkan sesuai ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
“Setiap tambahan PAD sangat berarti untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Komarudin, S.Kom., M.H., turut memberikan apresiasi terhadap kinerja Banhub dalam mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan.
Menurut Komarudin, capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Badan Penghubung Kaltara. Pemanfaatan aset daerah harus terus dioptimalkan agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD,” ujar Komarudin.
Ia juga mendorong Banhub melakukan evaluasi secara berkala terhadap aset yang dikelola, termasuk mengidentifikasi peluang pendapatan lain yang dapat dikembangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nasir berharap capaian Banhub Kaltara tidak hanya berakhir pada pemenuhan target pendapatan tahun ini, tetapi juga menjadi pemicu bagi OPD lain untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui pengelolaan potensi yang dimiliki.
Menurutnya, penguatan PAD menjadi salah satu upaya penting agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.








Discussion about this post