TANJUNG SELOR – Pembangunan infrastruktur bukan sekadar menghadirkan bangunan baru atau menyelesaikan proyek sesuai jadwal. Lebih dari itu, hasil pembangunan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara), Rismanto. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara yang memperkuat pengawasan pembangunan melalui monitoring dan evaluasi (monev) langsung di lapangan.
Apresiasi itu disampaikan menyusul kegiatan Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, yang melakukan peninjauan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Nunukan, Pulau Sebatik hingga Kota Tarakan pada 4–7 November 2026.
Menurut Rismanto, langkah turun langsung ke lapangan penting untuk memastikan pembangunan yang menggunakan anggaran daerah benar-benar dikerjakan sesuai perencanaan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Wagub meninjau sejumlah fasilitas pendidikan, pembangunan jalan hingga fasilitas pendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Salah satu yang menarik perhatian adalah pembangunan gedung utama SMAN 3 Nunukan dengan anggaran Rp11,4 miliar dari APBD Pemprov Kaltara. Fasilitas pendidikan tersebut kini dimanfaatkan 348 siswa dan 24 guru yang sebelumnya harus menumpang kegiatan belajar mengajar di bangunan sekolah lain.
Bagi Rismanto, pembangunan fasilitas pendidikan seperti itu memiliki arti penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan proses belajar mengajar dan kesempatan anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang lebih baik.
“Ketika fasilitas pendidikan dibangun dengan baik, anak-anak bisa belajar lebih nyaman. Begitu juga jalan dan fasilitas umum lainnya, manfaatnya harus benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, kualitas pembangunan harus menjadi prioritas,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Ia menilai, pengawasan proyek pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan dan pencapaian target serapan anggaran. Aspek kualitas harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan, proses pengadaan hingga pelaksanaan di lapangan.
Karena itu, Rismanto mendorong koordinasi antara Dinas PUPR-Perkim, Biro Pembangunan, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa terus diperkuat. Sinergi antarperangkat daerah diperlukan agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Jangan hanya mengejar serapan anggaran. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan bisa dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang,” tegasnya.
Ia berharap pola pengawasan langsung yang dilakukan Pemprov Kaltara dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, terutama terhadap proyek-proyek strategis yang berkaitan dengan pelayanan publik.
Rismanto juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan dan pedalaman. Sebab, masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses juga berhak mendapatkan infrastruktur yang layak.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata dilihat dari banyaknya proyek yang diselesaikan, melainkan dari seberapa besar manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.
“Pada akhirnya, masyarakat ingin merasakan hasil pembangunan. Jalan yang lebih baik, fasilitas pendidikan yang layak, serta infrastruktur yang membantu aktivitas mereka. Itulah yang harus menjadi tujuan utama pembangunan daerah,” pungkasnya.








Discussion about this post