NUNUKAN – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Nunukan mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap remeh potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.
Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm darurat fiskal yang membutuhkan penjelasan terbuka, terutama terkait kepastian sumber pembiayaan dan kemampuan keuangan daerah.
Peringatan itu disampaikan Fraksi NasDem melalui Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Kabupaten Nunukan 2027 dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan, Rabu (18/11/2026).
Pandangan umum tersebut dibacakan oleh Hendrawan dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan.
Dalam pandangannya, NasDem mencermati adanya perubahan proyeksi kebutuhan belanja daerah yang meningkat hingga Rp1,607 triliun.
Sementara itu, proyeksi pendapatan daerah berada di angka Rp1,407 triliun. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar akibat dinamika alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Fraksi Partai NasDem menilai angka gap Rp200 miliar ini adalah alarm darurat fiskal yang tidak boleh dianggap sepele atau diselesaikan dengan cara-cara konvensional semata,” demikian penegasan Fraksi NasDem dalam pandangan umumnya.
NasDem mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak dikelola secara cermat, dampaknya bisa menjalar pada pelaksanaan program pemerintah. Mulai dari risiko gagal bayar kegiatan, penumpukan utang kepada pihak ketiga, hingga terhentinya proyek infrastruktur prioritas.
Karena itu, NasDem meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuka secara transparan rincian pos anggaran yang mengalami peningkatan kebutuhan belanja.
Fraksi ini juga menolak apabila penyesuaian anggaran dilakukan secara serampangan hingga mengorbankan program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Ketergantungan Transfer Pusat Masih Tinggi
Selain persoalan kesenjangan pendanaan, Fraksi NasDem turut menyoroti rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Kabupaten Nunukan.
Dalam nota keuangan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,396 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah mencapai Rp1,276 triliun atau lebih dari 91 persen. Sementara PAD hanya sekitar Rp110,26 miliar.
NasDem menilai kondisi tersebut menunjukkan struktur fiskal Kabupaten Nunukan masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat.
Fraksi ini meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pemutakhiran basis data, tetapi juga melakukan terobosan digitalisasi pemungutan pajak serta penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
Sejumlah potensi yang dinilai perlu dioptimalkan antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pajak hiburan, pajak restoran di wilayah berkembang, serta retribusi kekayaan daerah.
“Kami mendesak Pemerintah Daerah untuk tidak hanya melakukan pemutakhiran basis data secara normatif, melainkan melahirkan terobosan digitalisasi pemungutan pajak dan penegakan hukum bagi pelaku usaha nakal yang mangkir pajak, tanpa mencekik daya beli masyarakat kecil di tengah tekanan ekonomi saat ini,” tegas Fraksi NasDem.
Belanja Pegawai Rp674 Miliar, NasDem Minta Efisiensi Birokrasi
Sorotan berikutnya diarahkan pada komposisi belanja daerah yang dinilai masih didominasi kebutuhan operasional pemerintahan.
Dari total belanja daerah sebesar Rp1,421 triliun, alokasi belanja operasi mencapai Rp1,109 triliun. Sementara belanja pegawai menyerap Rp674,31 miliar atau hampir separuh dari total belanja daerah.
Sebaliknya, belanja modal yang diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur publik dan penggerak ekonomi hanya dialokasikan sebesar Rp186,83 miliar.
NasDem menilai komposisi tersebut mengindikasikan APBD masih cenderung berorientasi pada kebutuhan birokrasi dibandingkan pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah daerah diminta melakukan penataan kepegawaian berbasis kinerja, mengevaluasi kebutuhan rekrutmen non-ASN yang tidak mendesak, serta memperketat efisiensi belanja barang dan jasa.
Penghematan juga diminta menyasar perjalanan dinas, rapat seremonial, hingga belanja alat tulis kantor agar tersedia ruang anggaran lebih besar untuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat, terutama di kecamatan-kecamatan terluar.
NasDem Hati-hati terhadap Rencana Pinjaman Daerah
Terkait wacana penjajakan pembiayaan melalui skema pinjaman daerah kepada lembaga keuangan bukan bank, NasDem menyatakan sikap skeptis dan meminta pemerintah tidak gegabah mengambil utang baru.
Menurut Fraksi NasDem, sebelum memutuskan pinjaman, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan audit menyeluruh terhadap kemampuan membayar utang atau debt service coverage ratio, beban pinjaman yang sudah berjalan, serta kepastian hukum atas piutang maupun kurang bayar dari pemerintah pusat.
NasDem mengingatkan agar kebijakan pinjaman tidak justru membebani APBD dan menghambat kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan pada masa mendatang.
“Jangan sampai beban utang daerah di masa depan justru melumpuhkan kemandirian fiskal Kabupaten Nunukan,” menjadi salah satu penegasan dalam dokumen pandangan umum tersebut.
Minta Pembangunan Merata hingga Krayan dan Lumbis
Di sektor infrastruktur, NasDem mencermati alokasi belanja modal terbesar berada pada pos jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp150,51 miliar.
Dengan karakteristik Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah kepulauan, perbatasan, dan pedalaman, Fraksi NasDem meminta pembangunan infrastruktur dilakukan secara merata dan berkeadilan.
Wilayah dataran tinggi seperti Krayan, Lumbis, dan Sebuku, termasuk konektivitas kawasan pesisir, diminta menjadi perhatian dalam pembangunan infrastruktur dasar.
NasDem juga meminta agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek besar di pusat kota, tetapi benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses.
Selain itu, pemerintah daerah didorong meningkatkan kompetensi guru, melanjutkan program sister school, serta memperhatikan pembangunan gedung baru SMP Negeri Lumbis Pansiangan.
Di bidang kesehatan, NasDem meminta ketersediaan tenaga medis di setiap puskesmas pembantu (pustu) dan pengadaan ambulans di setiap kecamatan.
Fraksi ini juga mendorong percepatan pemekaran kecamatan untuk mendekatkan pelayanan publik, peningkatan akses jalan di wilayah Binusan, evaluasi proyek rigid pavement yang dinilai kurang mendesak, serta pembenahan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK).
Terima RAPBD 2027 untuk Dibahas Lebih Lanjut
Meski menyampaikan sejumlah catatan kritis, Fraksi NasDem menyatakan menerima Rancangan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan mendalam di tingkat komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, penerimaan tersebut bukan berarti tanpa catatan maupun persyaratan. NasDem menegaskan pembahasan selanjutnya harus menjadi ruang untuk menguji dan membedah seluruh komponen anggaran agar sesuai dengan kemampuan fiskal daerah dan kepentingan masyarakat.
“Penerimaan ini bukan berarti tanpa syarat, melainkan komitmen kami untuk menguji, membedah, dan meluruskan angka-angka penyesuaian fiskal tersebut agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral,” demikian sikap akhir Fraksi NasDem.
NasDem berharap APBD 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi mampu menghadirkan pembangunan yang merata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Nunukan. (*)











Discussion about this post