Sabtu, November 21, 2026
Kaltara Grande News
Advertisement
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini
No Result
View All Result
Kaltara Grande News
No Result
View All Result
Home Daerah

PDI Perjuangan Dukung Penjajakan Pinjaman Daerah, Asal untuk Infrastruktur Produktif Nunukan

by Grande Media
18/11/2026
in Daerah, DPRD NUNUKAN, Kalimantan Utara, PEMKAB NUNUKAN
0
PDI Perjuangan Dukung Penjajakan Pinjaman Daerah, Asal untuk Infrastruktur Produktif Nunukan

Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan (Dok Eddy)

Share on FacebookShare on Twitter

NUNUKAN – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan menyatakan dukungan terhadap langkah antisipatif pemerintah daerah dalam menghadapi potensi kesenjangan pendanaan hingga Rp200 miliar pada penyusunan APBD 2027.

Termasuk membuka peluang pembiayaan melalui skema pinjaman daerah, sepanjang dilakukan secara hati-hati, sesuai ketentuan perundang-undangan, dan diarahkan untuk pembangunan infrastruktur produktif.

Sikap tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPRD Nunukan, Rabu (18/11/2026).

Pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan dibacakan Karunia, S.IP., dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan.

Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi upaya pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang tetap menyusun RAPBD 2027 di tengah dinamika fiskal nasional dan keterbatasan kemampuan transfer dari pemerintah pusat.

Namun, sejumlah catatan diberikan, terutama menyangkut optimalisasi pendapatan daerah, komposisi belanja, serta strategi menghadapi perubahan proyeksi fiskal yang berpotensi memengaruhi kemampuan pembiayaan pembangunan.

Salah satu perhatian utama adalah munculnya proyeksi pendapatan sebesar Rp1,433 triliun, sementara kebutuhan belanja diperkirakan mencapai Rp1,633 triliun. Kondisi tersebut memunculkan potensi kesenjangan pendanaan sekitar Rp200 miliar.

Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah pemerintah daerah melakukan penelaahan anggaran, rasionalisasi kegiatan yang belum mendesak, serta penajaman program prioritas secara terukur.

Terkait penjajakan alternatif pembiayaan melalui skema pinjaman daerah, termasuk memperhitungkan posisi kurang bayar dari pemerintah pusat, Fraksi PDI Perjuangan memandang langkah tersebut dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan.

“Fraksi PDI Perjuangan memandang hal tersebut sebagai inisiatif yang inovatif dan realistis sejauh ditempuh secara hati-hati, mematuhi regulasi perundang-undangan, serta bermuara pada percepatan pembangunan infrastruktur produktif yang langsung dinikmati oleh masyarakat,” demikian pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Karunia.

Fraksi ini juga menyatakan siap bersama pemerintah daerah mengkaji opsi pembiayaan terbaik dengan tetap mempertimbangkan kepentingan daerah.

Belanja Infrastruktur Capai Rp332,8 Miliar

Selain persoalan pembiayaan, Fraksi PDI Perjuangan turut memberikan perhatian terhadap arah belanja daerah dalam RAPBD 2027.

Dalam nota keuangan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,396 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp1,421 triliun.

Dari sisi belanja modal, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp332,8 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp270,5 miliar difokuskan untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi.

Fraksi PDI Perjuangan menilai alokasi tersebut mencerminkan upaya mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus menjaga kelancaran roda pemerintahan.

Fraksi ini berharap anggaran belanja modal dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menggerakkan perekonomian masyarakat, baik di kawasan perkotaan maupun wilayah perbatasan dan pedalaman.

“Kami optimis bahwa alokasi belanja modal ini akan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat baik di perkotaan maupun di kawasan perbatasan dan pedalaman Nunukan,” demikian penegasan Fraksi PDI Perjuangan.

Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Di sektor pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mencermati target pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 sebesar Rp1,396 triliun, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp136,24 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp1,286 triliun sebagaimana tercantum dalam nota keuangan.

Fraksi ini memahami struktur APBD Nunukan masih didominasi dana transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah didorong terus memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi pendapatan daerah.

Beberapa langkah yang dinilai perlu diperkuat antara lain pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan.

APBD Harus Berpihak kepada Masyarakat

Lebih jauh, Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai deretan angka dalam dokumen keuangan pemerintah.

Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menghadirkan keadilan sosial, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat kedaulatan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan.

Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan mulai dari pesisir Sebatik, kawasan perkotaan Nunukan, hingga wilayah pedalaman Krayan dan Sembakung.

“Anggaran daerah adalah instrumen politik keberpihakan serta alat utama negara di daerah untuk menghadirkan keadilan sosial, memerdekakan rakyat dari kemiskinan, serta membangun kedaulatan ekonomi masyarakat di beranda terdepan NKRI,” demikian penegasan dalam pandangan umum tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyatakan kesiapan untuk membahas lebih mendalam seluruh program dan kegiatan RAPBD 2027 bersama pemerintah daerah melalui Badan Anggaran maupun komisi-komisi DPRD.

Melalui pembahasan tersebut, diharapkan setiap kebijakan anggaran benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong Kabupaten Nunukan menjadi daerah yang semakin maju, adil, sejahtera, dan bermartabat. (*)

Tags: APBDNunukandprdnunukanInfrastrukturNunukanKalimantanUtaraKaltaragrandeNewsnunukanPDIPerjuanganPembangunanPerbatasanPinjamanDaerahRAPBD2027
Previous Post

NasDem Sebut Gap Anggaran Rp200 Miliar sebagai Alarm Darurat Fiskal RAPBD Nunukan 2027

Next Post

Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Berita Lainnya

Nasir Dorong Anjungan Kaltara di TMII Jadi Pusat Promosi Budaya dan Ekonomi Daerah
DPRD Kaltara

Nasir Dorong Anjungan Kaltara di TMII Jadi Pusat Promosi Budaya dan Ekonomi Daerah

21/11/2026
Rismanto Perjuangkan Pemerataan Infrastruktur Nunukan, Jalan Krayan dan Lingkar Pulau Jadi Sorotan
DPRD Kaltara

Rismanto Perjuangkan Pemerataan Infrastruktur Nunukan, Jalan Krayan dan Lingkar Pulau Jadi Sorotan

20/11/2026
Nasir Apresiasi PAD Banhub Kaltara Capai 92 Persen, Target 100 Persen Dikejar
DPRD Kaltara

Nasir Apresiasi PAD Banhub Kaltara Capai 92 Persen, Target 100 Persen Dikejar

20/11/2026
Jamda I Kaltara Diikuti 850 Pramuka, Alimuddin Dorong Penguatan Karakter Generasi Muda
DPRD Kaltara

Jamda I Kaltara Diikuti 850 Pramuka, Alimuddin Dorong Penguatan Karakter Generasi Muda

20/11/2026
Rismanto Apresiasi Gedung Baru SMAN 3 Nunukan, 348 Siswa Tak Lagi Menumpang Belajar
DPRD Kaltara

Rismanto Apresiasi Gedung Baru SMAN 3 Nunukan, 348 Siswa Tak Lagi Menumpang Belajar

20/11/2026
Rismanto Apresiasi Monev Proyek Pemprov Kaltara, Kualitas Infrastruktur Harus Dirasakan Masyarakat
DPRD Kaltara

Rismanto Apresiasi Monev Proyek Pemprov Kaltara, Kualitas Infrastruktur Harus Dirasakan Masyarakat

20/11/2026
Next Post
Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Nasir Dorong Kaltara Kurangi Ketergantungan Dana Pusat

Gerindra dan KKN Soroti Pemerataan APBD Nunukan 2027, Pedalaman hingga Perbatasan Jadi Perhatian

Gerindra dan KKN Soroti Pemerataan APBD Nunukan 2027, Pedalaman hingga Perbatasan Jadi Perhatian

Kapolda Kaltara Minta Polres Nunukan Utamakan Pelayanan Masyarakat

Kapolda Kaltara Minta Polres Nunukan Utamakan Pelayanan Masyarakat

Discussion about this post

Kaltara Grande News

Tentang Kami

  • Home
  • Iklan & Advetorial
  • Kontak
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi & Manajemen
  • Standar Perlindungan Profesi Wartawan

Follow Us

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.

error: Content is protected !!
No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Internasional
  • Daerah
    • Kalimantan Utara
    • Tarakan
    • Bulungan
    • Nunukan
    • Malinau
    • Tana Tidung
    • Kalimantan Timur
    • Kalimantan Selatan
    • Kalimantan Barat
    • Kalimantan Tengah
  • Hukum & Kriminal
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pariwisata
  • Pendidikan
  • Opini

Copyright © 2022, PT Media Grande Kaltara.