NUNUKAN – Keterbatasan akses jalan masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Nunukan.
Selain kondisi jalan yang memprihatinkan, upaya peningkatan infrastruktur juga terkendala status lahan yang masuk kawasan hutan negara.
Persoalan ini disoroti Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Yawong Salaju, ia menilai, akses jalan yang memadai sangat dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mendukung aktivitas ekonomi dan memperlancar pengangkutan hasil perkebunan.
Menurut Yawong, kondisi jalan di wilayah yang diwakilinya masih membutuhkan perhatian serius.
Bahkan, sejumlah akses yang sudah ada belum sepenuhnya menjangkau kawasan permukiman dan lahan produktif masyarakat.
Ia berharap pemerintah daerah kembali melirik kebutuhan peningkatan jalan dalam perencanaan pembangunan tahun 2027 untuk wilayah daratan/pesisir selatan dan sungai seperti Sebuku, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Sembakung, Sembakung Atulai, dan sekitarnnya.
Sebab, infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penting untuk membuka potensi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
“Kalau kondisi jalannya memang masih sangat memprihatinkan, perlu ada perhatian. Harapan kami, pada 2027 ini bisa kembali dilirik untuk dilakukan peningkatan,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Namun, persoalan yang dihadapi masyarakat ternyata tidak sebatas keterbatasan anggaran.
Yawong mengungkapkan, program peningkatan jalan yang pernah diusulkannya melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD justru terkendala karena sebagian jalur yang direncanakan masuk dalam kawasan hutan.
Ia mencontohkan usulan peningkatan badan jalan kelompok tani yang telah ditindaklanjuti dengan pengecekan lapangan bersama instansi terkait.
Dari hasil pengecekan tersebut, diketahui sebagian besar jalur yang dibutuhkan masyarakat berada di dalam kawasan hutan negara.
Akibatnya, pembangunan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, bahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepadanya, pekerjaan hanya memungkinkan dilakukan pada bagian tertentu, sekitar 50 meter dari jalan poros.
“Program peningkatan jalan untuk kelompok tani sebenarnya sudah kami usulkan karena masyarakat sangat membutuhkan. Tetapi setelah dicek di lapangan, ternyata lahan dan jalur yang akan dibangun masuk kawasan hutan. Akhirnya program itu tidak bisa dilaksanakan seperti yang direncanakan,” jelasnya.
Kondisi tersebut, lanjut Yawong, membuat masyarakat kesulitan mengembangkan akses menuju lahan perkebunan.
Padahal, jalan tersebut sangat diperlukan untuk mengangkut hasil produksi agar kegiatan ekonomi warga bisa berjalan lebih baik.
Ia menyebut sektor perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu potensi ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat di wilayahnya seperti Sebuku, Tulin Onsosi dan sekitarnnya.
Hasil perkebunan membutuhkan akses jalan yang dapat dilalui kendaraan untuk memperlancar pengangkutan buah sawit.
Selama ini, masyarakat bahkan berupaya membuka jalan secara swadaya agar hasil kebun dapat dibawa keluar.
Namun, keterbatasan akses dan persoalan status kawasan membuat upaya tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga.
Karena itu, Yawong meminta pemerintah daerah bersama instansi berwenang memberikan kejelasan mengenai langkah yang harus ditempuh masyarakat ketika pembangunan infrastruktur berada di wilayah yang masuk kawasan hutan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan solusi agar pembangunan jalan untuk kepentingan ekonomi warga tetap dapat diperjuangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat ingin meningkatkan ekonomi, tetapi terkendala karena status kawasan. Kita perlu tahu bagaimana langkah yang harus ditempuh agar kebutuhan masyarakat ini bisa dicarikan jalan keluarnya,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan tersebut tidak hanya berhenti pada kendala administrasi, tetapi dapat dibahas bersama pihak terkait untuk mencari solusi yang memungkinkan pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa mengabaikan aturan kawasan hutan.
Bagi Yawong, pembangunan jalan bukan sekadar membuka akses antar wilayah, infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan dasar yang dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan, memperlancar mobilitas, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan di wilayah pedalaman Nunukan. (*)








Discussion about this post