NUNUKAN – Video aksi warga dan pelajar di Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, yang menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia viral di media sosial. Aksi tersebut berlangsung pada Sabtu (31/01/2026).
Dalam surat terbuka itu, masyarakat menyuarakan kondisi jalan utama yang menjadi akses perekonomian dan pendidikan di Krayan Timur. Jalan tersebut dilaporkan rusak parah, dipenuhi kubangan lumpur, serta sangat licin, sehingga menyulitkan aktivitas warga dan pelajar setiap hari.
Aksi damai itu digelar di ruas Pa’ Kebuan–Long Umung, Krayan Timur. Selain sebagai bentuk penyampaian aspirasi, aksi tersebut juga dilatarbelakangi keprihatinan mendalam masyarakat yang berharap adanya keadilan dalam pemerataan pembangunan, khususnya dari pemerintah pusat.
Salah satu tokoh masyarakat Krayan Timur, Jumanli Yohanes, dalam surat terbukanya kepada Presiden RI Prabowo Subianto, menyampaikan bahwa kondisi jalan utama di wilayah yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia, merupakan tantangan besar yang dihadapi masyarakat setiap saat dan setiap hari.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, Ryan Antoni, menyatakan dukungannya terhadap langkah yang diambil masyarakat Krayan Timur. Menurutnya, penyampaian aspirasi tersebut merupakan hak konstitusional warga negara.
“Secara pribadi saya menilai hal ini sangat layak. Ini adalah hak masyarakat untuk diperlakukan sama dengan warga negara lainnya. Aksi ini juga merupakan ekspresi kekecewaan dan kecemburuan karena adanya kesenjangan pembangunan yang sangat jelas dibandingkan wilayah lain,” ujarnya.
Ryan Antoni yang juga berasal dari Krayan Timur menegaskan bahwa dirinya sangat mendukung upaya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara damai. Ia mengakui bahwa kewenangan DPRD Kabupaten terbatas, namun pihaknya terus berupaya melakukan berbagai langkah dan lobi.
“Kami bersama teman-teman di DPRD Nunukan terus berupaya melakukan kegiatan dan lobi. Tahun lalu bahkan beberapa anggota DPRD Nunukan menyambangi sejumlah kementerian di Jakarta, termasuk Kementerian PUPR, untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Krayan,” jelasnya, Senin (02/2/2026).
Meski demikian, Ryan menyebutkan bahwa secara hierarki, persoalan tersebut idealnya menjadi kewenangan perwakilan di DPRD Provinsi maupun DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Utara. Namun, langkah yang diambil DPRD Nunukan merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat di dataran tinggi Krayan.
Ia juga menggambarkan kondisi jalan di Krayan Timur yang sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibandingkan dengan kondisi jalan di wilayah perkotaan seperti Nunukan atau Sebatik.
“Jalan di sana masih berupa jalan tanah dengan struktur tanah lempung pasiran. Saat hujan, kondisinya seperti lintasan off-road. Ini sangat menyulitkan,” katanya.
Menurutnya, dampak paling besar dirasakan oleh para pelajar. Anak-anak sekolah sering kali harus membawa pakaian ganti dan mengalami keterlambatan karena beratnya medan yang harus dilalui.
“Mereka sangat dirugikan karena banyak waktu terbuang di perjalanan akibat kondisi jalan yang luar biasa sulit. Sulit untuk disamakan dengan kondisi di daerah lain,” pungkasnya. (*)
Discussion about this post