NUNUKAN – Aksi damai warga Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia terkait kondisi jalan utama yang rusak parah, mendapat perhatian serius dari DPR RI.
Aksi tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah warga bersama para pelajar menyuarakan langsung keresahan mereka terhadap buruknya infrastruktur jalan di wilayah perbatasan, pada Sabtu (31/01/2026).
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A., menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Krayan Timur menjadi perhatian DPR RI, khususnya dalam upaya mendorong pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan.
Hal itu disampaikannya saat merespons aksi damai warga Krayan Timur, pada Minggu (08/02/2026).
“Kita sedang berusaha agar ada anggaran pembangunan jalan di daerah perbatasan seperti Krayan, namun memang harus diakui, perjuangannya masih cukup panjang,” ujar Deddy.
Menurutnya, keterbatasan anggaran negara menjadi salah satu tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan di wilayah perbatasan.
“Kondisi fiskal pemerintah saat ini juga sedang kurang baik, penerimaan negara sedang seret, meski begitu, kita sedang berusaha agar tahun ini ada anggaran sekitar Rp400 miliar lebih supaya jalan sampai Binuang bisa selesai. Sementara dari Binuang sampai Long Midang masih membutuhkan sekitar Rp4 triliun, sehingga perjuangannya memang masih panjang,” tambahnya.
Deddy menegaskan DPR RI akan terus mendorong pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap wilayah Krayan dan daerah perbatasan lainnya dan PDIP akan kawal.
“Kita akan terus mendorong pemerintah pusat untuk lebih serius memperhatikan Krayan, aspirasi masyarakat ini akan tetap kami kawal,” tegasnya.
Sebagai informasi, aksi damai warga Krayan Timur dilakukan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi jalan utama Pa’ Kebuan–Long Umung yang rusak parah, berlumpur, dan licin, terutama saat musim hujan.
Jalan tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, serta layanan dasar masyarakat di wilayah perbatasan tersebut. (*)











Discussion about this post