TARAKAN – Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara berdampak pada pelaksanaan berbagai program pembangunan dan realisasi aspirasi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Syamsuddin Arfah, mengatakan kondisi fiskal daerah saat ini tengah mengalami tekanan. Situasi tersebut tidak hanya dirasakan Pemerintah Provinsi Kaltara, tetapi juga seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Hal itu disampaikan politisi PKS dari Daerah Pemilihan Tarakan tersebut saat menggelar reses bersama masyarakat di Kedai Celebes, Kota Tarakan, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Syamsuddin, pada tahun-tahun sebelumnya APBD Kaltara berada pada kisaran Rp3 triliun hingga Rp3,9 triliun. Namun, kemampuan anggaran daerah mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Memang dalam kondisi dua tahun ini, sejak 2025 ke 2026, anggaran untuk Kalimantan Utara ini lagi tidak baik-baik saja. Ini bukan hanya di provinsi, tapi di lima kabupaten kota,” ujar Syamsuddin.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program. Sejumlah kegiatan pembangunan yang membutuhkan dukungan anggaran besar, termasuk pekerjaan fisik, tidak dapat berjalan secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, keterbatasan fiskal juga menjadi salah satu alasan sejumlah usulan yang disampaikan masyarakat belum dapat direalisasikan.
“Kalau ada yang sempat bertanya kenapa usulannya tidak jalan, memang tidak bisa berjalan karena kemampuan anggaran kita sangat terbatas,” katanya.
Syamsuddin mengatakan, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, pemerintah provinsi harus memprioritaskan program sesuai kewenangan serta kebutuhan belanja wajib dan rutin.
Ia mencontohkan, sejumlah program pembangunan yang sebelumnya dapat didorong melalui APBD kini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Banyak hal yang seharusnya berdampak kepada pembangunan tidak bisa dilaksanakan. Termasuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik,” ungkapnya.
Meski demikian, Syamsuddin menegaskan aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses tetap akan dihimpun dan diperjuangkan.
Namun, realisasinya akan disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Ia berharap masyarakat dapat memahami kondisi fiskal yang tengah dihadapi daerah. Di sisi lain, DPRD Kaltara akan terus mendorong agar program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran ke depan.
“Kalau memang ada kegiatan yang bisa dimasukkan dalam program yang menjadi kewenangan provinsi, tentu itu yang akan kita perjuangkan,” tutupnya.
Discussion about this post